Pembahasan RAPBD Kaur Diwarnai Perseteruan
Dalam pembahasan tersebut, pihak Pemkab Kaur diwakili oleh Sekab Arben B SE, Kepala BKKAD M Zen Basri, Asisten I Nandar Munadi SSos dan Kabag Pembangunan Drs Arsal. Pembahasan yang berlangsung di ruang DPRD Kaur ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Syamsu Amana SSos.
Data terhimpun BE, pihak Pemkab Kaur menunding dewan memperlambat pembahasan RAPBD 2010. Indikasinya dengan banyaknya anggaran SKPD yang ditangguhkan (saving) dengan alasan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.
Kondisi ini membuat Pemkab mengancam dengan membuat surat ke Gubernur sebagai landasan untuk menunjukan ke menteri soal melambatnya pembahsan ini. Pemkab pun mengajukan tidak perlu ada pembahasan lagi.
Lebih baik kita hentikan saja pembahsan ini jika banyak anggaran yang disaving. Hal ini membuat dewan seenaknya saja. Seperti anggaran pembangunan Masjid Agung senilai Rp 10 M. Kenapa harus dana ini harus disaving. Hal ini tidak masuk akal.
Begitu juga dengan anggaran lainya. Lebih baik kita stop saja dan tidak perlu ada pembahasan lagi, ujar Sekab saat menyampaikan argumenya ke dewan kemarin.
Menyikapi argumen Sekab ini, Ketua DPRD Kaur Syamsu Amana SSos lengsung membantah tegas. Dikatakannya, dewan tidak pernah memperlambat pembahasan.
Namun yang perlu menjadi catatan penting Pemkab Kaur adalah bagamaiman merancang RAPBD tersebut sesuai dengan kondisi rill di tengah masyarakat. Ini dimaksudkan agar rancangan anggran bisa memenuhi skala prioritas yang menjadi kebutahan masyarakat.
Beberapa hal yang prioritas itu yakni pembangunan listrik, irigasi, bibit untuk pertanian. Apa yang dikatakan Sekab tentang pembangunan Masid Agung senilai Rp 10 M hal ini bukan dewan tidak mau lihat ke depannya apakah ada masyarakat nantinya yang mau menikmatinya.
Lagian masih banyak masijid yang harus direhab. Pemkab terlalu mengintervensi dewan dalam pembahasan oleh karena itu perlu disikapi oleh Pemkab untuk membahas RAPBD ini, papar Syamsu.
Sumber BE
Masjid Penting Sbg Kebanggaan tmpt Ibadah Umat Islam d kab Kaur(islamic centre)..tp ya..tempatnya hrs ditengah22masyarakat..baiknya rehap sja masjid yg ada di kota bintuhan yg strategis,sprti masid jamik..
Sebagai bagian dari masyarakat saya sangat mendukung apa2 yang diperjuangankan oleh anggota dewan, anggaran yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat KAUR, bahkan pembrantasan hama babi saya kira adalah skala prioritas karena akan dapat meningkatkan penghasilan petani, saya merasakan sendiri apa2 yang kita tanam selalu dimakan babi hutan, lukmane ndak ngasil gawih tuh, kah payah tulah hasil dik bedie. jadi buat Mamang2, kakang2, ading2 yang telah menjadi wakil rakyat teruslah berjuang.
Soryy Ni Walpapper nya Gambar Balon Bupdan Cawabup ya..Jd KAUR NEWS ni milik Pemkab Atau..Milik siapa ya…Amankan.
Kaurnews bukan milik Pemkab..
Kaurnews milik siapa bisa anda cek di sini:
http://andesper70.wordpress.com/2009/01/06/portal-kabupaten-kaur/
Menurut saya sebagai salah seorang warga kaur yang di perantauan yang selalu mengikuti perkembangan walau hanya di dunia maya, Yang penting itu, pembangunan langsung menyentuh ke urat nadi perekonomian masyarakat secara langsung, biar keadaan uang yang beredar di masyarakat, beredar secara rata tidak hanya menguntungkan segelintir orang, semisal pengadaan bibit,pembrantasan hama, perbaikan PAM biar kemarau air tetap ada, anggran operasi pasar, mbak kini beras,gula, dll mahal, terpkirikah kita gmana biar bahan pokok itu gk mahal, jangan ngarepken RASKIN, klu bisa jangan lgi, masa seumur hidup RASKIN kapan begelawahnye….malu kita pakai RASKIN terus.masih punya rasa malu gk ya…klu bangun mesjid, yg sekarang aja gk ada yg shalat subuh…
ass,,,sya selaku mhsiswa dari kaur yg lgi study di jogja, merasa kecewa dgn hal ini dmna sya liat dsini antra eksekutif dan legislatif itu berbeda mengambil sikap dalam pembahsan RAPBD ini… apa susahnya cii,,klau seandainya pihak eksekutif dan legislatif itu mengesahkan APBD untk 1 tahun ke dpan yg memihak trhdap rakyat, sya rasa klau hal ini terealisasikan mka tdak akan bertele2 seperti ini pemhsan RAPBD untuk 1 thun ke depan…
dalam hal ini yg saya msih tanyakan knpa pmbhsan RAPBD ini kyaknya panas banget suasananya,,,apkah eksekutif atau legislatif cii dalam pembhsan RAPBD ini yg tidak pro rakyat ????? thk’s…..