Gawat, Ribuan Honorer Terancam Putus Kontrak
Bupati Kaur, Drs. H. Warman Suwardi, MM, saat dihubungi RB Senin (29/6) kemarin, mengakui kalau di lingkungan Pemkab Kaur banyak honorer kontrak. Yang terbanyak, kata Bupati, pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas).
Ini terjadi, karena banyak sekolah kekurangan tenaga pendidik. Seperti di PAUD dan SD terpencil. Bahkan ada sekolah yang gurunya status PNS tidak memadai. Para honorer ini digaji walimurid itu sendiri atau menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
‘’Kalau yang diangkat dibawa tahun 2005, hanya tinggal 161 orang. Artinya, jelas bahwa diluar dari hitungan itu, adalah honorer kontrak. Bukan honorer yang sudah masuk data base. Proses pengangkatan honorer kontrak itu sesuai dengan kebutuhan sekolah atau instansi masing-masing,’’ jelas Bupati.
Sementara Sekkab Kaur Drs. Arben B, SE, didampingi Kepala BKD, Drs. Rolan Haidi, mengatakan pendataan honorer itu bukan untuk kepentingan lain. Tapi hanya ingin mengetahui jumlah honorer yang ada di Kaur. Sebab seperti di Diknas, dari 1.392 honorer tersebut, hanya 15 orang yang digaji dengan dana APBD atau masuk ke DPA. Sisanya honor kontrak yang diangkat oleh kepala sekolah, dan kemudian dikukuhkan Kadis Diknas.
‘’Kini kami masih melakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan hasil temuan anggota dewan Kaur. Masalahnya sekarang ada dinas, kantor, badan yang mengangkat honorer kontrak baru pasca pendataan ini. Tetapi itu tinggal tergantung dengan kemampuan instansi yang bersangkutan. Tapi yang pasti daerah tidak akan bayar gajinya dari APBD atau APBN,’’ tegas Rolan Haidi.
Sumber RB
