Jumlah suara sah mencapai 57.060 dari 310 TPS yang masuk di IT. Sedangkan 3 TPS lainya sampai sore kemarin C1 belum masuk ke KPU.

Dengan raihan suara itu, pasangan HS mendapat 25,75 persen dan belum melebihi batas minimal perolehan suara untuk satu putaran yakni 30%+1 suara. Sementara surat suara tidak sah mencapai 8.278 surat suara.

Kertas suara yang terpakai sendiri mencapai 65.338 surat suara. Sampai sore kemarin terdapat kelebihan kertas suara sebanyak 19.845 lembar. Sedangkan suara yang diterima pihaknya mencapai 85.183 surat suara dari total DPT sebanyak 83.378 mata pilih. Ini artinya hasil IT KPU Kaur sudah mencapai 99.04 %.

Ketua KPU Kaur, Arjus Purnama T SH melaui anggota KPU Kaur, Okman Safe’i saat dihubungi mengaku 3 TPS yang belum masuk masih dilakukan penjemputan. Dari hasil perolehan sementara diakui Okman, berpotensi akan dilakukan putaran kedua.

Hasil resmi masih akan ditentukan lewat rapat pleno penetapan hasil perolehan suara yang akan dilakukan KPU Jum’at (10/7) besok di Gedung Serbaguna Pemkab Kaur.

Mengenai banyaknya surat suara yang tidak sah itu terjadi bukan karena kesalahan pihaknya, katanya.
Dikatakannya, pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi sampai kepada pemilih pemula.

“Kita telah lakukan sosialisasi secara maksimal sehingga bukan kesalahan KPU mensosilisasikan kepada pemilih. Jika melihat hasil rekapitulasi Pemilukada Kaur bakal terjadi 2 putaran.

Namun kami akan melakukan rapat pleno besok dengan baik seluruh saksi dan Parpol, dan pasangan calon diharap untuk hadir dalam rapat pleno besok, pungkasnya.

Sumber BE

Diketahui kertas surat suara ini mengalami kekurangan sebanyak 817 suara dari total 86.462 kertas suara yang hingga kemarin belum juga ada penambahan.

Ketua KPUD Kaur Arjus Purnama T SH melalui anggota Divisi Logistik Arfan mengatakan untuk distribusikan formulir CI hingga C9 serta alat penjoblosan perlengkapan akan dilakukan menyusul.

Semua kertas suara memang sudah masuk namun untuk gubernur masih ada kekurangan. Sedangkan untuk perlengkapan seperti formulir C 1 hingga C 9 serta perlengkapan lainya sudah siap tinggal distribusinya yang menyusul, katanya.

Irfan menjelaskan, kertas suara untuk Pemilakada Bupati Kaur berukuran 60×40 cm. Ketetapan ini sudah diplenokan oleh KPUD Kaur dan telah dilelang dalam pembuatan surat kertas suara serta formulir Pemilukada.

Kita mulai besok (hari ini, red) hingga Jum’at besok akan melakukan distribusi logistik. Kita yakin sebelum pencoblosan logistik ini sudag tiba di TPS masing-masing, katanya. (823)

===grafis===
Tabel Distribusi Kertas Suara di 15 Kecamatan
Sesuai Daftar Mata Pilih (DPT)

No Nama Kecamatan LK PR Jumlah PPS /Desa TPS

1. Maje 5245 4398 9553 19 34
2. Kaur Selatan 4999 4874 9873 19 33
3. Tetap 2163 2116 4279 12 16
4. Kaur Tengah 1691 1677 3368 9 14
5. Luas 2103 1922 4025 12 19
6. Muara Sahung 2516 1958 4474 7 23
7. Kinal 1844 1691 3535 14 16
8. Semidang Gumay 2201 2152 4353 13 18
9. Tanjung Kemuning 4343 4144 8487 20 27
10. Kelam Tengah 2557 2386 4943 13 22
11. Kaur Utara 2698 2561 5259 11 21
12. Padangguci Hulu 2618 2521 5139 11 19
13. Lekangkule 1440 1358 2798 9 10
14. Padangguci Hlir 1557 1423 2980 9 10
15. Nasal 5747 4565 10.312 17 31

jumlah 43.722 39.656 83.378 195 313
Total Jumlah Kertas Suara 83.378 +2,5% = 86.462

Sumber: KPU Kaur.

Apapun bentuknya melambungnya harga BBM di atas HET jelas melangggar aturan. SPBU tidak boleh menjual BBM di atas HET dan melayani pembelian jerigen, ungkap Ketua DPRD Kaur Syamsu Amanah SSos didampingi Komisi III, H. Sunodi kepada BE kemarin.

Dewan meminta Pemkab untuk bertindak tegas memberantas para oknum penjual yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan munculnya kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Tak hanya itu aparat kepolisian dan intelijen juga harus dikerahkan untuk melakukan penyelidikan.
Jika hal ini terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin resah.

Menjelang kenaikan harga BBM pada sekarang ini, diduga adanya oknum yang bermain. Kita akan selidiki di SPBU tersebut masih ada melayani penjual melalui jerigen dan harganya melebihi, karena info yang diperoleh harga per liternya Rp 5 ribu yang memicu kenaikan harga di tingkat eceran.

Dewan meminta Pemkab untuk menyikapi masalah ini hingga tuntas, ujar Sunohdi.Diakuinya juga, dewan telah banyak mendapat laporan dari masyarakat untuk bertindak tegas dengan mencabut izin dan memproses secara hukum terhadap penjual yang melebihi HET.

Yang menjual ini harus ditangkap. Kalau perlu ditahan, karena mereka ini yang membuat kelangkaan dan timbulnya kepanikan.

Kita masih tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan baik, sehingga jangan sampai masyarakat menjadi korban.

Kelangkaan BBM merupakan faktor adanya kekurangan stok, kemudian kemungkinan adanya oknum diduga bermain. Dewan akan membahas persoalan kelangkaan tersebut, jelasnya.

Sumber BE

Begitu tiba di KPU Kaur, Hidayat dan Surianto beserta tim pemenangannya diterima Ketua KPU Kaur, Arjus Purnama T.

Lalu, sekitar pukul 11.35 di ruang Ketua KPU Kaur, pasangan ini didampingi tim pemenangan dan 2 ketua Parpol pengusung, diajak berdiskusi dengan Ketua KPU Kaur didampingi 3 anggotanya yakni Okman Safe’i, Eksar Apendi dan Yusrizal.

Pantauan BE, pertemuan yang dikawal ketat aparat kepolisian Polres Kaur itu berlangsung alot. Kedua pihak ngotot dan adu argumen untuk sama-sama mempertahankan keputusan masing-masing, hingga pertemuan sempat diskor beberapa saat.

Kedua kandidat mendesak untuk bisa ikut Pemilu dan ditetapkan sebagai calon. Hal tersebut berdasarkan surat dari KPU Provinsi yang ditujukan kepada KPU Kaur mendesak untuk dilakukan peninjauaan ulang terhadap hasil pleno yang dilakukan pihak KPU Kaur.

Minimal keduanya meminta KPU kaur untuk segera melakukan pengajuan ulang terhadap berkas keduanya sesuai dengan rekomendasi dari KPU Pusat.

“Berkas kami telah lengkap. Kami juga telah mengantongi surat dari KPU Pusat yang meminta dilakukan peninjauaan ulang atas gagalnya ditetapkan kami sebagai caalon,” kata Hidayat didampingi Surianto.
Ketua KPU Kaur Arjus Purnama T SH melalui Eksar Efendi menyikapi hal tersebut.

Bahwa penetapan pleno tersebut bukan dilakukan oleh KPU Kaur juga KPU Provinsi, dan juga bahwa pelaksanaan verifikasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada.

Oleh karena itu, silakan untuk melakukan PTUN terhadap hal tersebut. Dan KPU Kaur akan melakukan pembahasan tersebut terlebih dahulu surat KPU Provinsi.

Kita akan bahas terlebih dahulu surat tersebut. Kita tidak bisa memutuskan langsung karena ini menyangkut UU dan aturan yang ada, baik nanti di provinsi serta anggota KPU Kaur, jelasnya.

Sumber BE

Peserta yang tak lulus akan ikut kejar pket B dengan STTB yang berbeda dengaan STTB regular. “Kami berharap bagi orang tua agar anaknya bisa menamatkan sekolah sehingga bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Kami akui 6 sekolah yang tidak lulus sama sekali menjadi pertimbangan atau cambuk. Dilihat kelulusan tahun 2009 lalu memang sangat jauh turun drastis, namun tahun ini lebih baik jika dilihat presentasenya, jelas Edi. (823)

===pasang grafis===

Grafis Jumlah Kelulusan UNU SMP/MTS Tahun 2010

No Sekolah Peserta UN Tak lulus

1. SMP I Kaur Utara 111 -
2. SMP I Padangguci Hulu 81 7
3. SMP 1 Padang Guci Hilir 45 -
4. SMP 1 Lunngkang Kule 49 -
5. SMP 1 Kelam Tengah 55 1
6. SMP 1 Tanjung Kemuning 115 3
7. SMP 2 Tanjung Kemuning 18 -
8. SMP 1 Semidang Gumay 36 -
9. SMP 1 Kinal 46 -
10 SMP 2 Kinal 40 -
11.SMP 1 Kaur Tengah 16 -
12.SMP 1 Luas 61 -
13.SMP 1 Muara Sahung 51 -
14.SMP 1 Tetap 63 -
15.SMP 1 Kaur Selatan 146 1
16.SMP 1 Maje 71 -
17.SMP 2 Maje 56 2
18.SMP 1 Nasal 66 1
19.SMP 1 Trijaya 18 -
20.SMP 1 Tran Kulek I 24 -
21.SMP 1 Tran Kulek II 11 -
22.SMP 1 Sumber Harapan 10 -
23.SMP 2 Nasal 27 -
24.MTS Nasal 7 -
25.MTS Padang Leban 12 -
26.MTS Bintuhan 67 -
27.MTS Rigangan 13 1
28.SMP Asyafiah 2 -
29.SMPT Kaur Utara 31 -
30.MTS Bentiring 5 1
31.SMP 2 Satu ATap Muara 14 -
32.SMP 2 Satu Atap Tetap 40 1
33.SMP 1 Kedataran 16 -

Jumlah 1.367 18

Sumber BE

‘’Besaran gaji yang diterima tidak ada perubahan seperti tahun sebelumnya yakni sebulan gaji pokok masing-masing PNS. Saat pencairan tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi semua gaji k 13 itu diberikan sepenuhnya atau utuh kepada PNS yang berhak menerima. Mudah-mudahan dengan adanya gaji ke 13, PNS yang ingin masukkan anaknya sekolah pada tahun ajaran baru bisa terbantu,’’ ujar Zen Basri.

Persipan pencairan gaji ke 13 ini, lanjut Zen Basri, seluruh data PNS yang akan menerima sudah direkap. Tapi gaji ke 13 ini tak berlaku bagi honorer yang digaji APBD maupun APBN dan honorer kontrak. Besaran gaji ke 13 yang diberikan, sesuai dengan kenaikan gaji 5%.

‘’Jadi kalau selama ini gaji yang diterima para PNS setiap bulan di potong Bank. Untuk gaji ke 13 kali ini tidak boleh Bank melakukan pemotongan. Karena jika ada yang berani memotong, berarti Bank tersebut menyalahi aturan. Tentunya juga akan berhadapan dengan hukum. Setiap bendahara juga tidak diperkenankan untuk menahan gaji ke 13 ini,’’ tegas Zen Basri

Sumber RB

Memanasnya suasana hearing yang memakan waktu cukup panjang itu, lantaran empat perwakilan Gapoktan bersikukuh agar DPRD bersama dinas terkait membatalkan atau mengalihkan bantuan handtractor yang sudah diserahkan Gubernur Bengkulu. Karena hasil penelusuran Gapoktan, ada 5 kelompok tani (Koptan) yang diduga bermasalah alias fiktif. Yakni Koptan di Desa pasar Sao, Bandar, Air Dingin, Padang Petron, dan Pasar Lama. Karena lima Koptan penerima bantuan tersebut tidak miliki lahan dan anggotanya tidak jelas.

‘’Kami bukan mempermasalahkan Gapoktan tidak menerima. Tetapi kami ingin pendistribusian dan penyeleksian Koptan penerima bantuan handtractor dari Gubenur Bengkulu itu benar-benar yang memiliki lahan beneran. Tapi kenyataan yang ada, Koptan yang ketuanya tidak pernah terjun ke sawah seumur hidup tiba-tiba dapat bantuan. Anehnya lagi, Koptan yang menerima bantuan, semuanya tidak terdaftar dibawa naungan Gapoktan yang diakui Menteri Pertanian,’’ tegas Koordinator Gapoktan Kaur Selatan, Syafrudin didampingi empat rekannya dengan nada kesal.

Sementara Kadispertan Kabupaten Kaur Ir. Herwan, menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya, jumlah Koptan yang mengajukan usulan kepada Pemprov Bengkulu sebanyak 38 Koptan. Tapi yang mendapat bantuan sesuai hasil verifikasi sebanyak 10 Koptan. Proses verifikasinya langsung dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Sementara Dispertan Kaur hanya menyampaikan usulan proposal Koptan.

‘’Sesuai dengan ketentuan, penerima bantuan handtractor dari Gubernur Bengkulu itu akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Jadi kalau ditemukan ada penerima bantuan handtractor itu pemanfaatannya tidak maksimal, akan dialihkan pada Koptan lainnya,’’ tegas Herwan.

Di tempat terpisah Ketua Komisi II DPRD Kaur, Najamudin, SE, yang memimpin rapat menegaskan dewan akan ikut mengecek ke lapangan soal dugaan Koptan fiktif yang penerima bantuan hendtractor. Dewan juga sepakat agar Koptan yang tak produktif alias illegal, bantuannya agar dialihkan kepada koptan lainnya. ‘’Dewan tetap memperjuangkan nasib rakyat. Karena bantuan itu diadakan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi padi,’’ jelas Najamudin.

Sumber RB

Jika melihat sebagaian warga Muhammadiyah di daerah lain telah menyatakan sikap tidak ikut Pilkada bahkan sebagaian lagi meminta KPU untuk mengudurkan pelaksanaan Pilkada tersebut, namun keputusan PDM Kaur belum menyatakan sikap karena masih menunggu intruksi dari PWM dan PP, terangnya.

Kendati demikian, warga Muhammadiyah tetap mendukung pelaksanaan demokrasi. Namun perlu ditegaskan bahwa Muhammadiyah tidak ikut berkicumpung dalam politik, karena Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah yang berkecimpung dalam bidang sosial dan pendidikan.

Kita mengetahui persis bahwa Muhammadiyah terus menggerakan dan mengembangkan sayapnya untuk sosial kemasyarakatan dan peduli pada dunia pendidikan, sedangkan ikut dalam demokrasi hal tersebut merupakan amanat UU namun yang jelas tidak ikut dalam sebuah politik ataupun mendukung salah satu Parpol, jelasnya.

Semenatara itu, PDM Kaur akan mengutus beberapa utusan untuk hadir dalam pelaksanaan muktamar nantinya baik dari pengurus PDM dan Aisyah sendiri. Juga ratusan warga PDM Kaur juga akan ikut meramaikan muktamar dengan biaya sendiri.

Hal ini bukan anjuran namun kepedulian warga Muhamdyah untuk menyemarakan muktamar tersebut, demikian Herwan.

Sumber BE

Adapun 11 pasangan cabup/cawabup yang dinyatakan lolos itu adalah Yuan Rasugi Sang – Abdul Karim (parlemen), Syamhardi Saleh – Silahudin (parlemen), Harsisman – Sunohdi (parlemen), Joharman – Anhar Basaruddin (parlemen), Zulkifli H Jaafar – Malkadian (parlemen), Hermen Malik – Suti (parlemen), Risono – Hamka Sabri (independen), Fauzi Nafis – Ridwan Syah (independen), Asdiarman – Muslana (independen), Sutarmen – Amiruddin (independen), Gustian-Slemetto (non parlemen)

Sedangkan dua pasang cabup/cawabup yang dinyatakan gugur yakni Ir Hidayat – Surianto (non parlemen) dan Arben Wamit-Asrul Asadi (non parlemen). Keduanya dinilai tidak lulus verifikasi faktual dan administrasi.

Dikatakan anggota KPU Kaur, Eksar Effendi, keputusan pleno berlangsung setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Sebab ada diantara pasangan cabup/cawabup dinyatakan gugur karena kurang dukungan. Sesuai aturan bahwa calon dinyatakan lolos di verifikasi paktual dan administrasi jika dukungan melalui non perlemen mencukupi 15% dari jumlah parpol.

‘’Tapi untuk kedua pasangan yang gugur banyak hal yang diragukan. Mulai dari sengekta parpol dukungan. Adanya pemalsuan surat dukungan. Kalaupun adanya calon ingin menggugat keputusan itu silakan saja. karena itu merupakan hak calon. Pastinya penetapan yang dilakukan di KPU provinsi karena KPU Kaur tidak bisa memutuskannya sendiri,’’ ungkap Eksar Effendi.

Ditambahkan Eksar, pada 11 pasangan cabup/cawabup yang lolos diharapkan segera mempersiapkan diri mengikuti tahapan berikutnya. Yaitu pengundian nomor urut yang direncanakan mengacu jadwal usai perubahan, Senin (17/5) awal pekan depan.

‘’Keputusan final menetapkan dua pasangan cabup/cawabup dinyatakan gugur. Itupun dari pasangan yang melalui jalur non parlemen. Dukungan bagi seluruh pasangan melalui jalur independen lengkap. Sesuai persyaratan 15% dari jumlah jumlah hasil suara sah pemilu legislatif lalu,’’ tegas Eksar.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Dunan Hermawan, S.Sos ketika dikonfirmasi mengakui cabup/cawabup Kabupaten Kaur yang akan bertarung pada pilkada mendatang hanya diikuti 11 pasangan. Mengingat ada dua pasangan calon yang masih banyak kekurangan dukungan parpol. Itu terdapat di dua pasangan calon melalui jalur non parlemen.

‘’Sebelumnya KPU Kaur memang melalukan koordinasi dengan kami (KPU Prov,red). Tujuannya terkait ada pasangan calon dinyatakan gugur karena memiliki dukungan ganda. Untuk itu, sesuai ketentuan persyaratan maka kurangnya dukungan itu maka tidak bisa diluluskan,’’ tegasnya.

Salah satu cawabup yang dinyatakan gugur Drs Surianto, MM, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak terima dinyatakan gugur. Ia bersama pasangannya memiliki kelengkapan administrasi yang lengkap. Termasuk dukungan sudah mencapai 11 parpol yang mendukung. Dengan keputusan KPU Kaur tersebut, maka selaku pihak yang dirugikan akan melakukan proses hukum. ‘’Semua administrasi sudah diserahkan sepenuhnya. Bahkan bukti dukungan didapat dari pimpinan parpol dari provinsi dan pusat. Kalau masih juga digugurkan kami akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib,’’ kata Surianto.

Sumber RB

Hasilnya, para mantan PPK tersebut mengaku kalau mereka dijanji akan dikukuhkan kembali menjadi PPK Pilkada, 3 Juli mendatang. Tetapi syaratnya, para PPK harus menyetor uang kepada oknum anggota KPU masing-masing Rp 500 – Rp 1 juta/orang.

‘’Kalau nanti hasil pemeriksaan didapati cukup bukti, akan kita naikkan menjadi tersangka. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara, oknum tersebut (EE-red) dengan dugaan melakukan tindak pidana 378 KUHP tentang penipuan. Karena dari keterangan saksi, EE menjanjikan sesuatu hal. Tapi janji itu tidak ditepati. Sedangkan uang yang diambilnya tidak dikembalikan pada para mantan PPK,’’ ungkap Kasat Reskrim.

Masih menurut Kasat, jumlah saksi yang sudah diperiksa, sebanyak 45 orang. Tidak hanya para mantan anggota PPK, tapi juga orang yang bekerja di sekretariat KPU. Jadi pihaknya berharap dalam pemeriksaan nanti ditemukan ada indikasi pidananya. Maka sudah bias menjurus penetapan tersangka.

‘’Tentu kalau sudah ditetapkan tersangka, berkas perkara akan segera dilengkapi untuk diajukan ke kejaksaan. Hasil dari pemeriksaan jaksa inilah apakah lengkap atau tidak. Kalau sudah rampung, alias P21 berkasnya bisa diserahkan sepenuhnya. Tersangka juga tidak menutup kemungkinan bisa ditahan. Sekarang masih menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut,’’ pungkas Kasat Reskrim.

Sumber RB