Biasanya, lanjut Jonharimol, usulan PNS masing-masing daerah sekitar bulan Maret dan April. Tetapi untuk Kabupaten Kaur, sampai hari ini (kemarin-red.) belum ada rencana pengusulan itu. Karena anggaran untuk penerimaan CPNS 2010 tak ada sama sekali. Tetapi bisa saja, anggaran untuk penerimaan CPNS 2010 nanti dimasukan ke perubahan anggaran. Namun itu semua tergantung dengan DPRD.

‘’Mestinya anggaran untuk pelaksanaan penerimaan CPNS wajib disediakan di suatu daerah. Tapi kenapa DPRD Kaur tidak menyetujui usulan anggaran yang kita ajukan terdahulu. Padahal anggaran itu tidak hanya untuk kegiatan penerimaan CPNS saja, tapi juga dibutuhkan untuk pendataan para honorer. Karena mata anggarannya satu paket,’’ papar Jonharimol.

Sementara itu Bupati Kaur Drs. H Warman Suwardi, MM sebelumnya, mengatakan Pemda Kaur sudah menyiapkan usulan penerimaan CPND 1000 orang. Dari jumlah itu, paling proritas adalah tenaga guru, kesehatan dan teknis. ‘’Tapi karena tidak disahkan anggaran untuk kegiatan penerimaan CPNS oleh DPRD, maka usulan yang dipersiapkan Pemda Kaur itu sampai sekarang belum bisa dikirim,’’ demikian Bupati.

Sumber Rb

Sumber RB

Sumber RB

Sumber BE

Informasi yang diterima kata Asnawi, aliran tersebut dalam bentuk menganut ilmu. Caranya, mereka lakukan untuk pengobatan atau kegiatan lainnya. Namun Depag Kaur belum mengetahui sumber masuknya aliran tersebut. Menindaklanjuti masalah aliran ini, Depag Kaur telah meminta seluruh KUA yang ada di kecamatan untuk sama-sama melakukan penelusuran.

‘’Kita sudah mengetahui adanya aliran SSB di Kabupaten Kaur. Tapi sampai sejauh ini kegiatannya secara rinci, belum diketahui. Apakah mereka melakukan kegiatan keagamaan melebihi aturan islam atau tidak. Namun yang pasti para anggotanya ada dimana-mana. Penelusuran aliran tersebut kita sudah meminta sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) islam seperti MUI, NU, Muhammadyah, dan ormas lainnya di Kaur secara sama-sama menelusurinya,’’ tegas Asmawi.

Jika dalam pengamatan di lapangan nanti bahwa ajarannya sudah keluar dari ajaran agama islam, dihimbau untuk segera melaporkan aliran itu ke kantor Kementerian Agama, KUA, dan aparat berwajib. Ini jangan sampai umat islam dicampuri dengan aliran lainnya. ‘’Pastinya aliran SBB itu bentuknya kepercayaan. Tapi aliran itu diterapkan dalam bentu berkelompok,’’ demikian Asnawi.

Sumber RB

Data diperoleh, aksi tawuran berawal ketika dua siswa Agung dan Nopi ribut mulut dengan salah seorang siswa Merdian dan temam-temanya dalam kelas. Aksi keributan itu hanya gara-gara penghapus. Entah kenapa– karena tidak ada yang mau mengalah akhirnya sejumlah siswa terjadi adu jotos dalam kelas. Namun keributan itu cepat dilerai oleh sejumlah siswa lainnya.

Ironisnya, para siswa yang berkelahi dalam kelas, kembali sama-sama merasa tidak senang dan berbuntut panjang. Saat pulang sekolah terjadi saling tunggu di jalan tepatnya di kawasan Jembatan Sungai Luas.

‘’Akasi itu saya ketahui saat ingin pulang dari sekolah. Tiba-tiba saja mendapat telepon dari seorang siswa mengatakan ada siswa SMAN 3 tawuran. Begitu mendapat kabar tersebut saya bersama guru lainnya langsung meluncur ke lokasi. Dan benar adanya,’’ papar Kepala SMAN 3 Kaur, Sudi Susanto, S.Pd kepada RB, kemarin.

Saat kejadian para siswa ada yang membawa parang dan cangkul. Dan saat itu juga para guru yang ada di lokasi berusaha menghentikan aksi tawuran itu. Tapi karena kondisinya sudah panas, sulit dikendalikan. Akhirnya para guru menghubungi pihak Polsek Kaur Tengah. Begitu tiba aparat Polse Kaur Tengah yang dipimpin Kapolsek AKP Afrizal, sejumlah siswa yang terlibat tawuran berhasil diamankan.

Hanya saja beberapa pemuda yang bukan siswa SMAN 3 berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, beberapa siswa langsung diangkut ke Polsek. Masing-masing orang tua siswa langsung dipanggil. Termasuk melibatkan Kades Tanjung Baru dan Tanjung Pandan.

‘’Awalnya hanya gara-gara penghapus. Tapi kami tak menyangka kalau mereka masih akan berkelahi di luar sekolah. Sekarang mereka yang bertikai sudah diminta buat surat perjanjian di atas materai Rp 6000. Isinya; jika kembali melakukan tawuran akan dikeluarkan dari sekolah dan diproses secara hukum. Karena perjanjian itu dibuat langsung di Mapolsek,’’ tegas Sudi Suanto.

Sementara Kapolres Kaur, AKBP Hary Sudwijanto, S.IK, M.Si melalui Kapolsek Kaur Tengah, AKP Afrizal ketika dikonfirmasi, membenarkan ada aksi tawuran siswa. Dan aksi ini berhasil diredam. Tetapi polisi masih tetap melakukan upaya pemantauan, agar tidak terulang lagi.

‘’Para siswa yang tawuran sudah diatasi oleh pihak sekolah. Mereka juga bersedia tidak ada saling dendam dan sepakat melakukan perdamaian di atas materai. Tetapi kalau kembali melakukan tawuran, kami tidak akan tinggal diam untuk memprosesnya secara hukum,’’ demikian Afrizal.

Sumber RB

Dijelaskan Harsisman, jumlah sekolah yang menerima dana itu sebanyak 131 sekolah. Dana ini diberikan untuk 3 bulan yakni Januari hingga Maret.
Selanjutnya terang Harsisman, pengelolaan BOS tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yakni berpedoman pada buku panduan BOS 2009.

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Dari seluruh dana BOS yang diterima, sekolah wajib menggunakan sebagian dana untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah (buku murah). Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan.

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, serta kebutuhan lainnya. Termasuk pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah yakni biaya dari dan ke sekolah.

Sumber BE

Informasi yang diterima kata Asnawi, aliran tersebut dalam bentuk menganut ilmu. Caranya, mereka lakukan untuk pengobatan atau kegiatan lainnya. Namun Depag Kaur belum mengetahui sumber masuknya aliran tersebut. Menindaklanjuti masalah aliran ini, Depag Kaur telah meminta seluruh KUA yang ada di kecamatan untuk sama-sama melakukan penelusuran.

‘’Kita sudah mengetahui adanya aliran SSB di Kabupaten Kaur. Tapi sampai sejauh ini kegiatannya secara rinci, belum diketahui. Apakah mereka melakukan kegiatan keagamaan melebihi aturan islam atau tidak. Namun yang pasti para anggotanya ada dimana-mana. Penelusuran aliran tersebut kita sudah meminta sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) islam seperti MUI, NU, Muhammadyah, dan ormas lainnya di Kaur secara sama-sama menelusurinya,’’ tegas Asmawi.

Jika dalam pengamatan di lapangan nanti bahwa ajarannya sudah keluar dari ajaran agama islam, dihimbau untuk segera melaporkan aliran itu ke kantor Kementerian Agama, KUA, dan aparat berwajib. Ini jangan sampai umat islam dicampuri dengan aliran lainnya. ‘’Pastinya aliran SBB itu bentuknya kepercayaan. Tapi aliran itu diterapkan dalam bentu berkelompok,’’ demikian Asnawi.

Sumber RB

Hal tersebut diungkapkan Kadis Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Slameto Atp Diungkapkannya, kebanyakan pencaker itu rata-rata yang sudah pernah menjadi tenaga honor kontrak. Dimana tepat pada tanggal 31 Desember 2009 lalu status kontrak mereka diputus. Itu bagi honor yang tidak digaji oleh APBD.

Kendatangan mereka ke dinas tenagar kerja itu mempertanyakan jadwal atau adanya surat edaran mengenai rencana pengangkatan kembali honor kontrak. Bahkan di dinasnya sendiri sudah sebanyak 8 pencaker ingin jadi tenaga honor yang berharap diangkat.

Dampak dari diputusnya kontrak para tenaga honor yang tidak digaji APBD sangat besar. Dimana mereka yang selama ini aktif menjadi tenaga honor sudah banyak yang berkeliaran.

Tujuannya mereka masih sangat mengharapkan kalau-kalau nantinya ada pengangkatan atau pendataan database. Sehingga walaupun tidak digaji mereka masih tetap ingin diangkat jadi tenaga honor ujar slameto.

Selanjutnya, namun karena kebijakan untuk kembali mengangkat itu belum ada. Maka belum ad dinas, badan dan kantor yang kembali memperpanjang kontrak para honor yang sudah diputuskan akhir tahun lalu.

Sebab jika memang nantinya aka nada pendataan database, tentu persyaratannya akan terganggu atau terhambat. Sebab sebagaimana pendataan databse tahun 2005 lalu yang terakhir itu, bahwa SK honornya tidak ada terjadi pemutusan.

Artinya walaupun sempat diputus itu langsung disambung kembali. Sehingga tidak sampai satu tahun SK honor diberhentikan, SK baru sudah keluar lagi. Sebab jika SK honornya terputus-putus maka tidak akan bisa masuk database.

Dengan adanya pemutusan kontrak honor itu lalu, jumlah pengangguran di Kabupaten Kaur menjadi meningkat. Disisi lain untuk menguranginya belum ada lapangan pekerjaan. Baik itu dibidang industri, maupun lowongan pekerjaan di perusahaan atau lembaga lainnya.

Memang di setiap dinas, badan kantor itu cukup banyak honor kontrak dulu. Seperti di Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja itu edialnya memiliki pegawai sebanyak 40 orang.

Tapi kenyataannya hanya memiliki 26 orang. Tapi karena kebijakan belum ada, maka seluruh dinas badan dan kantor tidak bisa gegabah bisa menerima mereka yang sudah mengadu ke Tenaga Kerja pungkasnya

Sumber BE

Dikatakanya, untuk perbaikan mutu pendidikan dan memenuhi kekurangan tenaga kesehatan, tenaga guru dan medis menjadi prioritas. ”Kita telah melakukan upaya pengusulan untuk formasi tes CPNSD Kaur pada tahun 2010 lebih banyak.

Karena masih banyak tenaga untuk pelayanan publik yang kurang di wilayah Kabupaten Kaur. Namun semuanya tergantung BKN yang akan memberikan kuota untuk Kabupaten Kaur. Yang jelas, Pemkab usulkan 1000 CPNSD 2010, ujar Warman.

Sumber BE