DPRD Tolak Usulan Baju Seragam SMA Gratis

Dikatakan, dewan menolak mengesahkan anggaran untuk baju seragam SMA itu, karena Pemda Kaur belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Tapi baru tuntas melakukan wajib belajar 9 tahun. Jadi pakaian seragam yang diutamakan itu, memang dari SD sampai ke tingkat SMP sederajat. DPRD lebih setujuh kalau anggaran untuk pakaian seragam SMA dialihkan pada pengembangan program pendidikan seperti untuk sekolah unggulan.

‘’Meski PGRI atau Diknas mengusulkan terus anggaran itu, rasanya tetap tak akan disetujui. Tetapi kalau mengusul bukan pakaian seragam untuk SMA sederajat besar kemungkinan disahkan,’’ tegas Baswidan.

Ditambahkan, pemberian pakaian gratis tingkat SMA sederajat beberapa tahun lalu sudah cukup. Dari pantauan di lapangan yang perlu dibantu adalah para siswa yang masih duduk di bangku SD dan SMP sederajat. Karena program wajib belajar 9 tahun memang tidak bisa ditinggalkan.

‘’Sebelumnya PGRI dan para kepala SMA sederajat pernah datang setelah pembahasan anggaran di Diknas. Tetapi kami sudah jelaskan kalau itu lebih baik dialihkan ke kegiatan lainnya,’’ imbuhnya.

Sementara Ketua PGRI Kaur Siradjudin Aksa, S.Pd, sebelumnya, mengatakan pihaknya tetap berupaya mengusul agar anggaran itu disahkan. Bahkan pihaknya akan kembali mendatangi dewan minta agar keadilan tetap dijalankan. Sebab dari pantauan PGRI di lapangan dan berdasarkan koordinasi dengan MKKS tingkat SMA sederajat pakaian seragam itu masih dibutuhkan. Bahkan, masih ada siswa kelas I SMA yang menunggu pakaian seragam gratis tersebut.

‘’Secara lisan, sudah kita sampaikan supaya anggaran untuk pakaian seragam untuk SMA sederajat itu tidak dicoret. Kini, secara tertulis juga sudah disampaikan ke anggota dewan. Harapan kami dewan terketuk hatinya,’’ jelas Siradjudin.

Sumber RB

This entry was posted on Monday, January 4th, 2010 at 10:09 am and is filed under Pendidikan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.