Apapun bentuknya melambungnya harga BBM di atas HET jelas melangggar aturan. SPBU tidak boleh menjual BBM di atas HET dan melayani pembelian jerigen, ungkap Ketua DPRD Kaur Syamsu Amanah SSos didampingi Komisi III, H. Sunodi kepada BE kemarin.

Dewan meminta Pemkab untuk bertindak tegas memberantas para oknum penjual yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan munculnya kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Tak hanya itu aparat kepolisian dan intelijen juga harus dikerahkan untuk melakukan penyelidikan.
Jika hal ini terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin resah.

Menjelang kenaikan harga BBM pada sekarang ini, diduga adanya oknum yang bermain. Kita akan selidiki di SPBU tersebut masih ada melayani penjual melalui jerigen dan harganya melebihi, karena info yang diperoleh harga per liternya Rp 5 ribu yang memicu kenaikan harga di tingkat eceran.

Dewan meminta Pemkab untuk menyikapi masalah ini hingga tuntas, ujar Sunohdi.Diakuinya juga, dewan telah banyak mendapat laporan dari masyarakat untuk bertindak tegas dengan mencabut izin dan memproses secara hukum terhadap penjual yang melebihi HET.

Yang menjual ini harus ditangkap. Kalau perlu ditahan, karena mereka ini yang membuat kelangkaan dan timbulnya kepanikan.

Kita masih tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan baik, sehingga jangan sampai masyarakat menjadi korban.

Kelangkaan BBM merupakan faktor adanya kekurangan stok, kemudian kemungkinan adanya oknum diduga bermain. Dewan akan membahas persoalan kelangkaan tersebut, jelasnya.

Sumber BE

Memanasnya suasana hearing yang memakan waktu cukup panjang itu, lantaran empat perwakilan Gapoktan bersikukuh agar DPRD bersama dinas terkait membatalkan atau mengalihkan bantuan handtractor yang sudah diserahkan Gubernur Bengkulu. Karena hasil penelusuran Gapoktan, ada 5 kelompok tani (Koptan) yang diduga bermasalah alias fiktif. Yakni Koptan di Desa pasar Sao, Bandar, Air Dingin, Padang Petron, dan Pasar Lama. Karena lima Koptan penerima bantuan tersebut tidak miliki lahan dan anggotanya tidak jelas.

‘’Kami bukan mempermasalahkan Gapoktan tidak menerima. Tetapi kami ingin pendistribusian dan penyeleksian Koptan penerima bantuan handtractor dari Gubenur Bengkulu itu benar-benar yang memiliki lahan beneran. Tapi kenyataan yang ada, Koptan yang ketuanya tidak pernah terjun ke sawah seumur hidup tiba-tiba dapat bantuan. Anehnya lagi, Koptan yang menerima bantuan, semuanya tidak terdaftar dibawa naungan Gapoktan yang diakui Menteri Pertanian,’’ tegas Koordinator Gapoktan Kaur Selatan, Syafrudin didampingi empat rekannya dengan nada kesal.

Sementara Kadispertan Kabupaten Kaur Ir. Herwan, menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya, jumlah Koptan yang mengajukan usulan kepada Pemprov Bengkulu sebanyak 38 Koptan. Tapi yang mendapat bantuan sesuai hasil verifikasi sebanyak 10 Koptan. Proses verifikasinya langsung dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Sementara Dispertan Kaur hanya menyampaikan usulan proposal Koptan.

‘’Sesuai dengan ketentuan, penerima bantuan handtractor dari Gubernur Bengkulu itu akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Jadi kalau ditemukan ada penerima bantuan handtractor itu pemanfaatannya tidak maksimal, akan dialihkan pada Koptan lainnya,’’ tegas Herwan.

Di tempat terpisah Ketua Komisi II DPRD Kaur, Najamudin, SE, yang memimpin rapat menegaskan dewan akan ikut mengecek ke lapangan soal dugaan Koptan fiktif yang penerima bantuan hendtractor. Dewan juga sepakat agar Koptan yang tak produktif alias illegal, bantuannya agar dialihkan kepada koptan lainnya. ‘’Dewan tetap memperjuangkan nasib rakyat. Karena bantuan itu diadakan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi padi,’’ jelas Najamudin.

Sumber RB

Camat Kinal, Eka Joni Ekhwan, SE saat dihubungi RB Sabtu siang kemarin, mengakui adanya tanah longsor di wilayahnya. Hasil pengecekan di lapangan, tinggi longsor yang menimbun badan jalan yang menghubungkan tujuh desa tersebut sekitar 3 meter lebih. Akibatnya kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas. Wargapun yang ingin masuk ke wilayah tujuh desa tersebut terpaksa berjalan kaki melewati semak belukar.

Musibah tanah longsor di Kecamatan Kinal ini begitu usai melakukan pengecekan di lapangan Sabtu malam, langsung malam itu juga dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaur. Tujuannya agar digelar penanggulangan darurat dan mengerahkan alat berat agar badan jalan yang tertutup bisa dibuka. Sehingga akses transportasi bisa terbuka.

‘’Kita merasa bersyukur, laporan yang telah disampaikan ke BPBD dan PU langsung ditanggapi. Dan hari ini (Sabtu-red.) juga dilaporkan sudah ada alat berat yang dikerahkan untuk mengatasi tanah longsor itu. Kejadian musibah tanah longsor ini sudah sering terjadi. Beberapa hari sebelumnya, terjadi di Desa Karang Dapo yang cukup parah,’’ terang Eka Joni.

Sementara Kepala BPBD Kaur Drs. Agunawan, MM, saat dikonfirmasi menyatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengambil tindakan dasar. Yakni mendatangkan alat berat ke lokasi longsor. Agar badan jalan yang tertimbun tanah bisa dilalui segera. Selain itu juga bencana tanah longsor di Kecamatan Kinal akan dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Pusat.

Sejak sepekan terakhir, kondisi cuaca memang kurang bersahabat. Makanya pihaknya mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada. Terutama warga yang rumahnya berada di dekat jurang dan di pinggir sungai. Kalau terjadi hujan deras, rentan terjadi tanah longsor dan meluapnya air sungai.

‘’Pengguna jalan juga diminta berhati-hati. Karena wilayah Kabupaten Kaur, badan jalan negara, dan provinsi rawan longsor. Mengingat banyaknya lokasi tebing yang cukup tinggi dan disertai dengan aliran air,’’ tegas Agunawan.

Sumber RB

Walapun kita terbentur dengan anggaran karena untuk formasi CPNSD 2010 masih dalam pembahasan DPR RI dan BKN, terang Sekab Kaur Drs Arben B SE didampingi Kepala BKD Kaur Drs Rolan Haidi.

Dikatakannya, Pemkab akan berusaha semaksimal mungkin untuk perbanyak formasi berbagai jurusan. Namun yang paling utama adalah guru dan kesehatan.

Oleh karena itu perlunya pengusulan CPNSD ini secepat mungkin agar diketahui berapa kuota formasi yang diizinkan.

Terkait dengan keterbatasan anggaran, Arben mengatakan akan memusyawarahkan hal ini dengan DPRD. Tidak mungkin setiap daerah tidak ada penerimaan CPNSD.

Kita telah melihat juga beberapa jurusan yang akan diberikan oleh BKN pusat, namun kita tetap mengutamakan untuk tenaga guru dan kesehatan, jelasnya.

Sumber BE

Ailani menempati jabatan baru sebagai sekretaris KP5Kp. Sedangkan sekretaris KPUD ditempati Eka Joni yang juga merangkap sebagai Plt Camat Kinal. Jhon Harimol menjabat Sekretars BKD dan Plt Kabid Mutasi. (LIHAT GRAFIS)

Acara mutasi digelar pukul 10.00 WIB di lantai III Pemkab Kaur. Hadir pada saat itu Bupati Kaur Drs H Warman Suwardi MM dan Asisten II Edwar Beny SH dan seluruh Kadis dan Badan Kantor.

Bupati Warman mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan yang paling mendasar. Sehingga adanya 2 rangkap jabatan hal tersebut biasa. Sebab jabatan itu sendiri hanya sementara dan bakal diganti dengan orang lain.

Mutasi yang digelar bukan karena adanya kepentingan semata. Namun setiap organisasi yang tidak sesuai dengan jabatannya maka seharusnya diganti.

Mutasi, rotasi dan promosi bukanlah hal yang harus ditakuti, karena hal ini biasa dilakukan setiap organisasi.

Sehingga asumsi yang beredar bahwa dilakukan mutasi karena bupati benci kepada seseorang, justru sebaliknya bahwa apa yang dilakukan merupakan penyegaran dan meningkatkan kinerja pengalaman sesuai dengan bidangnya.

adi asumsi yang selama ini jelas salah dan tidak benar, ungkap Warman. Sementara itu, Sekab Kaur Drs Arben B SE menambahkan, bahwa pelaksanaan mutasi sudah mulai digelar, karena ada sekitar 25 hingga 30 pejabat baik eselon II dan III sudah masuk dalam tim Baperzakat.

Pelaksanaan inipun sudah matang dan sesuai kebutuhan organisasi yang ada. Begitu juga dengan 8 penjabat tersebut baik yang ikut Pilkada maupun yang telah melakukan perbuatan yang melanggar kedisiplinan PNS.

Semua pihak harus menyikapi dengan baik, karena hal ini bukan alergi atau semacam iri dan dengki. Mutasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja penjabat itu sendiri sehingga setiap pekerjaan agar bercermin apakah ada peningkatan atau belum, jelas Sekab

Selanjutnya, menyikapi penjabat yang ikut Pilkada Kaur 2010-2015, Bupati Kaur Warman Suwardi meminta kepada para pejabat yang ikut untuk segera membuat surat pengunduran diri.

Diantaranya 9 penjabat yang ikut Pilkada Kaur diantaranya Kadis PU Ir Risono, Kadissosdukcapil Drs Hamka Sabri, Kepala Badan Penyuluhan Pangan Drs Surianto MM, Kepala Badan Narkoba Kaur (BNK) Drs Sarjoni Hanafi, Kadispendik Harsisman SPd, Camat Semidang Gumay Asdyarman SSos, Sekretrais Dinkes Liman SIp dan Bendahara SKB Muslana SPd.

Sumber BE

Sumber RB

Biasanya, lanjut Jonharimol, usulan PNS masing-masing daerah sekitar bulan Maret dan April. Tetapi untuk Kabupaten Kaur, sampai hari ini (kemarin-red.) belum ada rencana pengusulan itu. Karena anggaran untuk penerimaan CPNS 2010 tak ada sama sekali. Tetapi bisa saja, anggaran untuk penerimaan CPNS 2010 nanti dimasukan ke perubahan anggaran. Namun itu semua tergantung dengan DPRD.

‘’Mestinya anggaran untuk pelaksanaan penerimaan CPNS wajib disediakan di suatu daerah. Tapi kenapa DPRD Kaur tidak menyetujui usulan anggaran yang kita ajukan terdahulu. Padahal anggaran itu tidak hanya untuk kegiatan penerimaan CPNS saja, tapi juga dibutuhkan untuk pendataan para honorer. Karena mata anggarannya satu paket,’’ papar Jonharimol.

Sementara itu Bupati Kaur Drs. H Warman Suwardi, MM sebelumnya, mengatakan Pemda Kaur sudah menyiapkan usulan penerimaan CPND 1000 orang. Dari jumlah itu, paling proritas adalah tenaga guru, kesehatan dan teknis. ‘’Tapi karena tidak disahkan anggaran untuk kegiatan penerimaan CPNS oleh DPRD, maka usulan yang dipersiapkan Pemda Kaur itu sampai sekarang belum bisa dikirim,’’ demikian Bupati.

Sumber Rb

Sumber RB

Informasi yang diterima kata Asnawi, aliran tersebut dalam bentuk menganut ilmu. Caranya, mereka lakukan untuk pengobatan atau kegiatan lainnya. Namun Depag Kaur belum mengetahui sumber masuknya aliran tersebut. Menindaklanjuti masalah aliran ini, Depag Kaur telah meminta seluruh KUA yang ada di kecamatan untuk sama-sama melakukan penelusuran.

‘’Kita sudah mengetahui adanya aliran SSB di Kabupaten Kaur. Tapi sampai sejauh ini kegiatannya secara rinci, belum diketahui. Apakah mereka melakukan kegiatan keagamaan melebihi aturan islam atau tidak. Namun yang pasti para anggotanya ada dimana-mana. Penelusuran aliran tersebut kita sudah meminta sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) islam seperti MUI, NU, Muhammadyah, dan ormas lainnya di Kaur secara sama-sama menelusurinya,’’ tegas Asmawi.

Jika dalam pengamatan di lapangan nanti bahwa ajarannya sudah keluar dari ajaran agama islam, dihimbau untuk segera melaporkan aliran itu ke kantor Kementerian Agama, KUA, dan aparat berwajib. Ini jangan sampai umat islam dicampuri dengan aliran lainnya. ‘’Pastinya aliran SBB itu bentuknya kepercayaan. Tapi aliran itu diterapkan dalam bentu berkelompok,’’ demikian Asnawi.

Sumber RB

Informasi yang diterima kata Asnawi, aliran tersebut dalam bentuk menganut ilmu. Caranya, mereka lakukan untuk pengobatan atau kegiatan lainnya. Namun Depag Kaur belum mengetahui sumber masuknya aliran tersebut. Menindaklanjuti masalah aliran ini, Depag Kaur telah meminta seluruh KUA yang ada di kecamatan untuk sama-sama melakukan penelusuran.

‘’Kita sudah mengetahui adanya aliran SSB di Kabupaten Kaur. Tapi sampai sejauh ini kegiatannya secara rinci, belum diketahui. Apakah mereka melakukan kegiatan keagamaan melebihi aturan islam atau tidak. Namun yang pasti para anggotanya ada dimana-mana. Penelusuran aliran tersebut kita sudah meminta sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) islam seperti MUI, NU, Muhammadyah, dan ormas lainnya di Kaur secara sama-sama menelusurinya,’’ tegas Asmawi.

Jika dalam pengamatan di lapangan nanti bahwa ajarannya sudah keluar dari ajaran agama islam, dihimbau untuk segera melaporkan aliran itu ke kantor Kementerian Agama, KUA, dan aparat berwajib. Ini jangan sampai umat islam dicampuri dengan aliran lainnya. ‘’Pastinya aliran SBB itu bentuknya kepercayaan. Tapi aliran itu diterapkan dalam bentu berkelompok,’’ demikian Asnawi.

Sumber RB