Jumlah suara sah mencapai 57.060 dari 310 TPS yang masuk di IT. Sedangkan 3 TPS lainya sampai sore kemarin C1 belum masuk ke KPU.

Dengan raihan suara itu, pasangan HS mendapat 25,75 persen dan belum melebihi batas minimal perolehan suara untuk satu putaran yakni 30%+1 suara. Sementara surat suara tidak sah mencapai 8.278 surat suara.

Kertas suara yang terpakai sendiri mencapai 65.338 surat suara. Sampai sore kemarin terdapat kelebihan kertas suara sebanyak 19.845 lembar. Sedangkan suara yang diterima pihaknya mencapai 85.183 surat suara dari total DPT sebanyak 83.378 mata pilih. Ini artinya hasil IT KPU Kaur sudah mencapai 99.04 %.

Ketua KPU Kaur, Arjus Purnama T SH melaui anggota KPU Kaur, Okman Safe’i saat dihubungi mengaku 3 TPS yang belum masuk masih dilakukan penjemputan. Dari hasil perolehan sementara diakui Okman, berpotensi akan dilakukan putaran kedua.

Hasil resmi masih akan ditentukan lewat rapat pleno penetapan hasil perolehan suara yang akan dilakukan KPU Jum’at (10/7) besok di Gedung Serbaguna Pemkab Kaur.

Mengenai banyaknya surat suara yang tidak sah itu terjadi bukan karena kesalahan pihaknya, katanya.
Dikatakannya, pihaknya telah melakukan upaya sosialisasi sampai kepada pemilih pemula.

“Kita telah lakukan sosialisasi secara maksimal sehingga bukan kesalahan KPU mensosilisasikan kepada pemilih. Jika melihat hasil rekapitulasi Pemilukada Kaur bakal terjadi 2 putaran.

Namun kami akan melakukan rapat pleno besok dengan baik seluruh saksi dan Parpol, dan pasangan calon diharap untuk hadir dalam rapat pleno besok, pungkasnya.

Sumber BE

Diketahui kertas surat suara ini mengalami kekurangan sebanyak 817 suara dari total 86.462 kertas suara yang hingga kemarin belum juga ada penambahan.

Ketua KPUD Kaur Arjus Purnama T SH melalui anggota Divisi Logistik Arfan mengatakan untuk distribusikan formulir CI hingga C9 serta alat penjoblosan perlengkapan akan dilakukan menyusul.

Semua kertas suara memang sudah masuk namun untuk gubernur masih ada kekurangan. Sedangkan untuk perlengkapan seperti formulir C 1 hingga C 9 serta perlengkapan lainya sudah siap tinggal distribusinya yang menyusul, katanya.

Irfan menjelaskan, kertas suara untuk Pemilakada Bupati Kaur berukuran 60×40 cm. Ketetapan ini sudah diplenokan oleh KPUD Kaur dan telah dilelang dalam pembuatan surat kertas suara serta formulir Pemilukada.

Kita mulai besok (hari ini, red) hingga Jum’at besok akan melakukan distribusi logistik. Kita yakin sebelum pencoblosan logistik ini sudag tiba di TPS masing-masing, katanya. (823)

===grafis===
Tabel Distribusi Kertas Suara di 15 Kecamatan
Sesuai Daftar Mata Pilih (DPT)

No Nama Kecamatan LK PR Jumlah PPS /Desa TPS

1. Maje 5245 4398 9553 19 34
2. Kaur Selatan 4999 4874 9873 19 33
3. Tetap 2163 2116 4279 12 16
4. Kaur Tengah 1691 1677 3368 9 14
5. Luas 2103 1922 4025 12 19
6. Muara Sahung 2516 1958 4474 7 23
7. Kinal 1844 1691 3535 14 16
8. Semidang Gumay 2201 2152 4353 13 18
9. Tanjung Kemuning 4343 4144 8487 20 27
10. Kelam Tengah 2557 2386 4943 13 22
11. Kaur Utara 2698 2561 5259 11 21
12. Padangguci Hulu 2618 2521 5139 11 19
13. Lekangkule 1440 1358 2798 9 10
14. Padangguci Hlir 1557 1423 2980 9 10
15. Nasal 5747 4565 10.312 17 31

jumlah 43.722 39.656 83.378 195 313
Total Jumlah Kertas Suara 83.378 +2,5% = 86.462

Sumber: KPU Kaur.

Begitu tiba di KPU Kaur, Hidayat dan Surianto beserta tim pemenangannya diterima Ketua KPU Kaur, Arjus Purnama T.

Lalu, sekitar pukul 11.35 di ruang Ketua KPU Kaur, pasangan ini didampingi tim pemenangan dan 2 ketua Parpol pengusung, diajak berdiskusi dengan Ketua KPU Kaur didampingi 3 anggotanya yakni Okman Safe’i, Eksar Apendi dan Yusrizal.

Pantauan BE, pertemuan yang dikawal ketat aparat kepolisian Polres Kaur itu berlangsung alot. Kedua pihak ngotot dan adu argumen untuk sama-sama mempertahankan keputusan masing-masing, hingga pertemuan sempat diskor beberapa saat.

Kedua kandidat mendesak untuk bisa ikut Pemilu dan ditetapkan sebagai calon. Hal tersebut berdasarkan surat dari KPU Provinsi yang ditujukan kepada KPU Kaur mendesak untuk dilakukan peninjauaan ulang terhadap hasil pleno yang dilakukan pihak KPU Kaur.

Minimal keduanya meminta KPU kaur untuk segera melakukan pengajuan ulang terhadap berkas keduanya sesuai dengan rekomendasi dari KPU Pusat.

“Berkas kami telah lengkap. Kami juga telah mengantongi surat dari KPU Pusat yang meminta dilakukan peninjauaan ulang atas gagalnya ditetapkan kami sebagai caalon,” kata Hidayat didampingi Surianto.
Ketua KPU Kaur Arjus Purnama T SH melalui Eksar Efendi menyikapi hal tersebut.

Bahwa penetapan pleno tersebut bukan dilakukan oleh KPU Kaur juga KPU Provinsi, dan juga bahwa pelaksanaan verifikasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada.

Oleh karena itu, silakan untuk melakukan PTUN terhadap hal tersebut. Dan KPU Kaur akan melakukan pembahasan tersebut terlebih dahulu surat KPU Provinsi.

Kita akan bahas terlebih dahulu surat tersebut. Kita tidak bisa memutuskan langsung karena ini menyangkut UU dan aturan yang ada, baik nanti di provinsi serta anggota KPU Kaur, jelasnya.

Sumber BE

Jika melihat sebagaian warga Muhammadiyah di daerah lain telah menyatakan sikap tidak ikut Pilkada bahkan sebagaian lagi meminta KPU untuk mengudurkan pelaksanaan Pilkada tersebut, namun keputusan PDM Kaur belum menyatakan sikap karena masih menunggu intruksi dari PWM dan PP, terangnya.

Kendati demikian, warga Muhammadiyah tetap mendukung pelaksanaan demokrasi. Namun perlu ditegaskan bahwa Muhammadiyah tidak ikut berkicumpung dalam politik, karena Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah yang berkecimpung dalam bidang sosial dan pendidikan.

Kita mengetahui persis bahwa Muhammadiyah terus menggerakan dan mengembangkan sayapnya untuk sosial kemasyarakatan dan peduli pada dunia pendidikan, sedangkan ikut dalam demokrasi hal tersebut merupakan amanat UU namun yang jelas tidak ikut dalam sebuah politik ataupun mendukung salah satu Parpol, jelasnya.

Semenatara itu, PDM Kaur akan mengutus beberapa utusan untuk hadir dalam pelaksanaan muktamar nantinya baik dari pengurus PDM dan Aisyah sendiri. Juga ratusan warga PDM Kaur juga akan ikut meramaikan muktamar dengan biaya sendiri.

Hal ini bukan anjuran namun kepedulian warga Muhamdyah untuk menyemarakan muktamar tersebut, demikian Herwan.

Sumber BE

Adapun 11 pasangan cabup/cawabup yang dinyatakan lolos itu adalah Yuan Rasugi Sang – Abdul Karim (parlemen), Syamhardi Saleh – Silahudin (parlemen), Harsisman – Sunohdi (parlemen), Joharman – Anhar Basaruddin (parlemen), Zulkifli H Jaafar – Malkadian (parlemen), Hermen Malik – Suti (parlemen), Risono – Hamka Sabri (independen), Fauzi Nafis – Ridwan Syah (independen), Asdiarman – Muslana (independen), Sutarmen – Amiruddin (independen), Gustian-Slemetto (non parlemen)

Sedangkan dua pasang cabup/cawabup yang dinyatakan gugur yakni Ir Hidayat – Surianto (non parlemen) dan Arben Wamit-Asrul Asadi (non parlemen). Keduanya dinilai tidak lulus verifikasi faktual dan administrasi.

Dikatakan anggota KPU Kaur, Eksar Effendi, keputusan pleno berlangsung setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Sebab ada diantara pasangan cabup/cawabup dinyatakan gugur karena kurang dukungan. Sesuai aturan bahwa calon dinyatakan lolos di verifikasi paktual dan administrasi jika dukungan melalui non perlemen mencukupi 15% dari jumlah parpol.

‘’Tapi untuk kedua pasangan yang gugur banyak hal yang diragukan. Mulai dari sengekta parpol dukungan. Adanya pemalsuan surat dukungan. Kalaupun adanya calon ingin menggugat keputusan itu silakan saja. karena itu merupakan hak calon. Pastinya penetapan yang dilakukan di KPU provinsi karena KPU Kaur tidak bisa memutuskannya sendiri,’’ ungkap Eksar Effendi.

Ditambahkan Eksar, pada 11 pasangan cabup/cawabup yang lolos diharapkan segera mempersiapkan diri mengikuti tahapan berikutnya. Yaitu pengundian nomor urut yang direncanakan mengacu jadwal usai perubahan, Senin (17/5) awal pekan depan.

‘’Keputusan final menetapkan dua pasangan cabup/cawabup dinyatakan gugur. Itupun dari pasangan yang melalui jalur non parlemen. Dukungan bagi seluruh pasangan melalui jalur independen lengkap. Sesuai persyaratan 15% dari jumlah jumlah hasil suara sah pemilu legislatif lalu,’’ tegas Eksar.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Dunan Hermawan, S.Sos ketika dikonfirmasi mengakui cabup/cawabup Kabupaten Kaur yang akan bertarung pada pilkada mendatang hanya diikuti 11 pasangan. Mengingat ada dua pasangan calon yang masih banyak kekurangan dukungan parpol. Itu terdapat di dua pasangan calon melalui jalur non parlemen.

‘’Sebelumnya KPU Kaur memang melalukan koordinasi dengan kami (KPU Prov,red). Tujuannya terkait ada pasangan calon dinyatakan gugur karena memiliki dukungan ganda. Untuk itu, sesuai ketentuan persyaratan maka kurangnya dukungan itu maka tidak bisa diluluskan,’’ tegasnya.

Salah satu cawabup yang dinyatakan gugur Drs Surianto, MM, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak terima dinyatakan gugur. Ia bersama pasangannya memiliki kelengkapan administrasi yang lengkap. Termasuk dukungan sudah mencapai 11 parpol yang mendukung. Dengan keputusan KPU Kaur tersebut, maka selaku pihak yang dirugikan akan melakukan proses hukum. ‘’Semua administrasi sudah diserahkan sepenuhnya. Bahkan bukti dukungan didapat dari pimpinan parpol dari provinsi dan pusat. Kalau masih juga digugurkan kami akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib,’’ kata Surianto.

Sumber RB

Diperkirakan hari terakhir pendaftaran akan banyak yang daftar KPUD akan menerima pendaftaran Cabup dan Cawabup bagi parpol besok (hari ini, red) terkahir hingga pukul 24.00 WIB.

Setelah itu akan dilakukan plenokan penetapan sesuai kelengkapan administrasi, sesuai UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, pasal 58 dan 59 dan Keputusan KPUD KabupatenKaur Nomor 01 Tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, terang Arjus.

Sementara itu bakal pasangan calon Gustian-Slameto mengatakan keikutsertaan mereka dalam pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan dorongan dari masyarakat untuk membangun SDM yang berkualitas, sehingga 10 Parpol kmendukung mereka.

Beberapa diantaranya yakni NU, PDP, PPI, PSI, PDS, Partai Buruh, PDK, PPD, PBR dan Partai Merdeka. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan langkah baru menuju Kaur yang lebih baik. Segala persyaratan pun sudah dilengkapi.

Kita sudah sepakat untuk membangun Kabupaten Kaur, dan izin dari bupati kami telah meminta izin dan surat permohonan pengunduruan diri jabatan, ujar Gustian dan Slameto.

Sumber BE

maupun pelaksana harian, hal tersebut perlu adanya pengangkatan, namun sebelum pelaksanaan pengangkatan akan dilakukan evaluasi oleh Baperjakat. karena mutasi ini dilakukan karena banyak kepala Dinas yang bakal Calon Bupati, dan ini harus disikapi dengan baik.

Namun dalam pengangkatan dan rotasi para pejabat tidak menutup kemungkinan terutama bagi kepala Dinas yang sudah definitif akan dilakukan pergantian misalnya bagi pejabat yang sudah jenuh melaksanakan tugas di kantornya atau ada yang minta mengunduran diri diri secara tertulis karena pencalonan. ujar bupati

Selanjutnya, Dilakukannya perombakan menjabat terutama yang masih menjabat sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian baik kepala dinas atau para kepala bidang dan pejabat yang masih menjabat sebagai kepala seksi.

Bagi kepala dinas instansi dan kepala kantor, tidak menutup kemungkinan yang dirinya memegang tampuk kepemimpinan di kantor dinas/badan juga akan di lakukan pergeseran sesuai dengan kepangkatan serta akan menilai kinerjanya, jika kurang memuaskan atau tidak ada kemajuan di bidangnya masing-masing, sehingga dengan demikian hal seperti ini perlu dilakukan perombakan. namun hal ini akan dilakukan pada bulan Mei mendatang karena masih di Baperzakat jelas bupati

Namun tak ada kejelasan kemana para Kades mencairkan uang transport di amplop kosong tersebut.
Data terhimpun BE, di Desa Pancor Negara, Gubernur Agsurin M. Najamudin memanggil para Kades yang berada di 4 kecamatan berjumlah 39 orang untuk berbaris di depan.

Satu per satu gubernur membagikan amplop yang katanya berisi uang transport sebesar Rp 500 ribu. Namun setelah dibuka ternyata amplop tersebut kosong. Para Kades tersebut langsung menanyakan kepada para camat dan Asisten I, namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab.

Kades Tanjung Alam Kecamatan Kinal Kamli yang menerima amplop kosong mengaku sangat kecewa dengan hal ini. Ia pun mengadukan hal ini ke pihak protokoler Pemprov, karena pada saat itu pihak Humas Pemprov beserta rombongan gubernur telah meninggalkan Kaur. Namun pihak protokoler Pemprov tidak bisa menjawab karena bukan urusan mereka.

Kami sebenarnya tidak mau memperkarakan hal ini. Namunkalau dipermainkan seperti ini kami merasa terhina dengan pemberian amplop kosong tersebut, ungkap Kades Kamli.

Cema bercampur kesal juga diungkapkan Camat Kelam Tengah, Buyung Karnafi. Ia mengatakan apa yang dilakukan gubernur jelas sebuah kebohongan publik yang dilakukan terhadap para Kades.

Akibat kejadian ini hampir semua Kades mendatangi kantor camat. Kami yang berada di kecamatan jelas bingung karena tak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memberi uang transport itu, katanya.

Hal senada juga diungkapkan Asisten I Pemkab Kaur, Nandar Munadi SSos. Ia mengatakan kejadian serupa juga terjadi di daerah lain. Sejauh ini Pemkab Kaur belum berani mengatakan siapa yang bertanggung jawab.

Apakah hal ini manuver atau bentuk lainya, kami tidak mengetahui. Yang jelas apa yang dilakukan pak Gub, bisa dikatakan sebuah kebohongan publik, jelasnya.

Terkait amplop kosong yang dikeluhkan para Kades, Assisten II Sekprov Ir Fauzan Rahim mengatakan pihaknya bukan secara sengaja memberikan amplop kosong itu dengan melakukan kebohongan publik.

Pembagian reward untuk Kades dilakukan secara simbolis dan uangnya akan diberikan kemudian hari. Apalagi itu karena pemberian reward kepada para Kades dilakukan secara simbolis saja.

Untuk mencairkan anggaran tersebut harus melaui mekanisme administrasi. Jika sudah selesai nanti para camat akan dipanggil, untuk membagian secara langsung kepada Kades. Pembagian kemarin itukan secara simbolis saja, ucapnya.

Sumber BE

Sumber RB

Mereka menilai dalam melakukan penetapan tersebut banyak kejanggalan yang dilakukan KPUD Kaur. Ini memicu adanya kepentingan politik dalam penetapan anggota PPK.

Misadarwan salah satu warga Kelam Tengah mengatakan pihaknya telah mengumpulkan beberapa warga dari kecamatan lain untuk melakukan aksi demontrasi pada saat pelantikan PPK nanti. KPUD bekerja tidak sesuai aturan dan prosedur, oleh karena itu warga

tetap meminta KPUD untuk merekrut ulang anggota PPK. Jika tidak maka pelaksaan pelantikan merupakan cacat hukum dan harus dibatalkan, katanya.

Aksi ini lanjutnya sebagai ungkapan kekecewaan atas banyaknya kesalahan yang dilakukan KPUD dalam penetapan anggota PPK.

Dalam perekrutan anggota PPK telah terjadi unsur yang bermasalah dalam UU Pemilu yang sifatnya delik. Kami berharap pihak penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan dan pengusutan, terangnya.

Kita cukup kecewa dengan kinerja KPUD Kaur hal ini diduga ada money politik yang harus disikapi, saya merasa terhormat walupun saya tidak lulus, namun cukup disayangkan bahwa saya masuk 6 besar tetapi yang lulus 2 orang yang tidak masuk dalam 10 besar, ada apa ini hal ini harus diproses hukum yang berlaku, lanjutnya menerangkan.

Diketahui aksi demo saat pelantikan anggota PPK ini kabarnya akan mendapat dukungan dari anggota dewan Kaur. Kita mendukung untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi KPUD Kaur untuk bersikap jujur dan tranparan, ujar Anggota DPRD Kaur H Sunuhdi.

Sumber BE