Hasilnya, para mantan PPK tersebut mengaku kalau mereka dijanji akan dikukuhkan kembali menjadi PPK Pilkada, 3 Juli mendatang. Tetapi syaratnya, para PPK harus menyetor uang kepada oknum anggota KPU masing-masing Rp 500 – Rp 1 juta/orang.

‘’Kalau nanti hasil pemeriksaan didapati cukup bukti, akan kita naikkan menjadi tersangka. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara, oknum tersebut (EE-red) dengan dugaan melakukan tindak pidana 378 KUHP tentang penipuan. Karena dari keterangan saksi, EE menjanjikan sesuatu hal. Tapi janji itu tidak ditepati. Sedangkan uang yang diambilnya tidak dikembalikan pada para mantan PPK,’’ ungkap Kasat Reskrim.

Masih menurut Kasat, jumlah saksi yang sudah diperiksa, sebanyak 45 orang. Tidak hanya para mantan anggota PPK, tapi juga orang yang bekerja di sekretariat KPU. Jadi pihaknya berharap dalam pemeriksaan nanti ditemukan ada indikasi pidananya. Maka sudah bias menjurus penetapan tersangka.

‘’Tentu kalau sudah ditetapkan tersangka, berkas perkara akan segera dilengkapi untuk diajukan ke kejaksaan. Hasil dari pemeriksaan jaksa inilah apakah lengkap atau tidak. Kalau sudah rampung, alias P21 berkasnya bisa diserahkan sepenuhnya. Tersangka juga tidak menutup kemungkinan bisa ditahan. Sekarang masih menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut,’’ pungkas Kasat Reskrim.

Sumber RB

Warga tetap ingin meminta Kades itu dipecat karena telah mencemarkan nama baik desa, terangnya.
Diakui Nandar, keterangan istri pertama Erwanto, yang mengaku siap dimadu sesuai kesepakatan kurang disetuji warga setempat.

Warga pun melapor ke DPRD. Setelah disikapi dengan baik akhirnya DPRD memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Nandar
Selanjutnya, akan ditetapkan Pjs Kades untuk mempersiapkan Pilakdes yang juga sesuai dengan tuntutan warga.

Sumber BE

Data diperoleh, aksi tawuran berawal ketika dua siswa Agung dan Nopi ribut mulut dengan salah seorang siswa Merdian dan temam-temanya dalam kelas. Aksi keributan itu hanya gara-gara penghapus. Entah kenapa– karena tidak ada yang mau mengalah akhirnya sejumlah siswa terjadi adu jotos dalam kelas. Namun keributan itu cepat dilerai oleh sejumlah siswa lainnya.

Ironisnya, para siswa yang berkelahi dalam kelas, kembali sama-sama merasa tidak senang dan berbuntut panjang. Saat pulang sekolah terjadi saling tunggu di jalan tepatnya di kawasan Jembatan Sungai Luas.

‘’Akasi itu saya ketahui saat ingin pulang dari sekolah. Tiba-tiba saja mendapat telepon dari seorang siswa mengatakan ada siswa SMAN 3 tawuran. Begitu mendapat kabar tersebut saya bersama guru lainnya langsung meluncur ke lokasi. Dan benar adanya,’’ papar Kepala SMAN 3 Kaur, Sudi Susanto, S.Pd kepada RB, kemarin.

Saat kejadian para siswa ada yang membawa parang dan cangkul. Dan saat itu juga para guru yang ada di lokasi berusaha menghentikan aksi tawuran itu. Tapi karena kondisinya sudah panas, sulit dikendalikan. Akhirnya para guru menghubungi pihak Polsek Kaur Tengah. Begitu tiba aparat Polse Kaur Tengah yang dipimpin Kapolsek AKP Afrizal, sejumlah siswa yang terlibat tawuran berhasil diamankan.

Hanya saja beberapa pemuda yang bukan siswa SMAN 3 berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, beberapa siswa langsung diangkut ke Polsek. Masing-masing orang tua siswa langsung dipanggil. Termasuk melibatkan Kades Tanjung Baru dan Tanjung Pandan.

‘’Awalnya hanya gara-gara penghapus. Tapi kami tak menyangka kalau mereka masih akan berkelahi di luar sekolah. Sekarang mereka yang bertikai sudah diminta buat surat perjanjian di atas materai Rp 6000. Isinya; jika kembali melakukan tawuran akan dikeluarkan dari sekolah dan diproses secara hukum. Karena perjanjian itu dibuat langsung di Mapolsek,’’ tegas Sudi Suanto.

Sementara Kapolres Kaur, AKBP Hary Sudwijanto, S.IK, M.Si melalui Kapolsek Kaur Tengah, AKP Afrizal ketika dikonfirmasi, membenarkan ada aksi tawuran siswa. Dan aksi ini berhasil diredam. Tetapi polisi masih tetap melakukan upaya pemantauan, agar tidak terulang lagi.

‘’Para siswa yang tawuran sudah diatasi oleh pihak sekolah. Mereka juga bersedia tidak ada saling dendam dan sepakat melakukan perdamaian di atas materai. Tetapi kalau kembali melakukan tawuran, kami tidak akan tinggal diam untuk memprosesnya secara hukum,’’ demikian Afrizal.

Sumber RB

‘’Sesuai PP 72 tahun 2005 itu kades bisa diberhentikan kalau melanggar adat. Kedua kades itu sendiri sudah terbukti. Untuk Ra itu terbukti telah melakukan hubungan perselingkungan dengan seorang wanita satu desanya yang masih berstatus istri sah orang lain. Bahkan akibat perbuatannya sudah membuahkan anak berumur 8 bulan. Sedangkan Sa terbukti melakukan perbuatan zina dengan menghamili pembantunya sendiri,’’ tegas Sekda.

Ditambahkan, mengenai status Kades Tanjung Bulan itu belum secara resmi diputuskan diberhentikan. Karena masih tahap proses dipelajari lebih dulu. Karena masih ingin melihat sejauh mana dukungan masyarakat yang meminta diberhentikan atau mempertahankannya. Sebab untuk perangkat desa dan BPD itu semuanya tetap meminta agar diberhentikan.

‘’Rekomendasi Bupati sudah turun dan meminta untuk dipelajari lagi. Tapi kalau nantinya hasil masyarakat sudah semuanya setuju dan perangkat desa tetap menginginkan agar diberhentikan, tetap saja dikeluarkan surat pemberhentian. Karena pertimbangannya kini yang bersangkutan ada surat izin dari istri sahnya. Tapi tetap saja kalau masyarakat tidak menyetujui bisa diberhentikan. Jadi tunggu saja keputusannya nanti,’’ pungkasnya.

Sumber RB

Sumber RB

Data terhimpun BE, peristiwa itu terjadi sekitar bulan oktober lalu. Kala itu Bunga (13) sedang sedirian di rumahnya. Suasana yang sepi dimanfaatkan oleh pelaku yang langsung mengintip korban sedang menonton TV.

Masuk ke rumah korban melalui pintu jendela yang terbuka lebar, pelaku langsung mendekap korban. Korban sempat meronta dan berteriak. Namun cengkraman pekau disertai ancaman membuat korban ketakutan.

Akhirnya korban pasrah dan membiarkan pelaku melakukan perbuatan bejatnya.Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku kembali mengancam korban untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada orang lain.

Selanjutnya, 3 bulan setelah pristiwa tersebut korban mengalami mual-mual. Melihat kodisi itu,
keluarga korban curiga. Setelah didesak korban akhirnya mengakui bahwa dirinya telah dicabuli pelaku yang masih tetangganya.

Sehingga akibat kejadian tersebut korban hamil 3 bulan. Mendengar pengakuan itu, pihak keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Nasal.

Kapolres Kaur AKBP Hary Sudwijanto SIK MSi melalui Kapolsek Nasal AKP Amsaludin SIK saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Kini pelaku telah ditangkap dan langsung digelandang ke Mapolres Kaur untuk dimintai keterannganya.

Sumber BE

“Kami meminta Kejaksaan Agung segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan ketika melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu 13 Desember 2010.

Menurut Abdullah, kasus ini sudah lama ditangani Kejaksaan dan sudah dinyatakan lengkap. Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, lanjut dia, sudah menyatakan berkas kasus itu akan dilimpahkan Juli tahun lalu.

Abdullah khawatir, ada intervensi di balik ketidaksegeraan Kejaksaan dalam melimpahkan berkas Gubernur Bengkulu ini. Pasalnya, kata dia, Agusrin diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu dan tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan 2009. “Kelambanan tersebut hanya karena persoalan teknis ataukah ada intervensi?” Kata dia.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin, sebagai tersangka dalam kasus dana bagi hasil PBB- BPHTB senilai Rp 21,3 miliar. Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kantor Palembang, Sumsel, menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 21,3 miliar saat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2006.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan dana bagi hasil pajak tidak dimasukan ke kas daerah, melainkan ke penampungan sementara guna mempermudah pengambilan dana tersebut dan tidak perlu izin DPRD.

Temuan BPK itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan menetapkan Kepala Dispenda Chairuddin sebagai tersangka dan telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Dalam persidangan di PN Bengkulu, Chairuddin pernah mengaku bahwa seluruh pengeluaran uang yang dilakukannya atas sepengetahuan Agusrin Maryono Najamuddin.

Kemudian, pada Juni 2009, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,Marwan menyatakan, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk Agusrtin dan rencananya berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Juli 2009. Penentuan tempat diselenggarakannya sidang Gubernur Bengkulu tersebut di PN Jakpus tersebut, menyusul sudah diterimanya surat dari Mahkamah Agung

Anggota dewan DPRD Kaur H Sunuhdi kepada BE mengungkapkan bahwa rapat internal anggota dewan secara tertup, sebelum membahas RAPBD 2010 dalam membahas permasalahan antara Z Muslih dan Noven pasca insiden pemukulan. Pada intinya dewan meminta kedua belah pihak untuk berdamai dengan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Namun lanjut Sunuhdi pihak pelapor Noven tidak mau melakukan perdamaian karena pemukulan tersebut merupakan sebuah penganiyaan bagi dirinya meminta pihak Kepolisian mengusut hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kendati demikian, dewan masih tetap akan berupaya mendamaikan mereka berdua karena ini menyangkut insitusi dan citra anggota dewan di mata masyarakat. Kita harus menyikapi dengan baik permasalahan secara pribadi mapun lembaga DPRD. Mudah-mudahan permaslahan ini cepat selesai, ujar Sunuhdi

Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Hari Sudwijianto SIK MSi melalui kasat Reskrim AKP Imam Wijayanto SIK mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan korban dan beberapa saksi maka pemukulan tersebut masuk kategori jelas penganiyaan.

Persoalan damai wewennag kedua belah pihak. Kami dari Kepolisian hanya melakukan tugas sebagi penengah sesuai dengan proses hukum yang berlalaku, jelasnya.

Sumber BE

Terkiat hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Pemkab Kaur Ir Lelkamsi mengatakan kayu tersebut tidak bisa dijalankan karena masalah dokumen yang kurang sah. Sebab Harjo adalah pejabat pembuat SKAU yang belum dilantik oleh Dishut Kaur.

Dokumen kayu yang telah dikeluarkan oleh Kades tersebut kini dibawa ke proivinsi untuk dibahas lebih lanjut. Apakah nantinya kayu tersebut bisa dijalankan atau ditahan tergantung hasil koordinasi. Pasalnya dokumen belum tentu kelur, karena sampai sekarang pengajuan SKAU belum masuk ke Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, terang Lelkamsi.

Jika Harjo mengajukan ke Dinhut Kaur lanjut Lelkamsi, pihaknya akan tetap meneruskan ajuan ini ke pihak provinsi. Namun ini masih dalam tahap proses administrasi sehingga belum bisa mengeluarkan kayu jati. Jika dilakukan jelas melanggar aturan yang berlaku, lanjutnya menerangkan.

Pihaknya terang Lelkamsi akan menyelusuri beberapa banyak kayu yang telah dikeluarkan oleh Kades Batu Lungun Harjo yang sudah dikirim tanpa adanya sepengetahuan pihak kehutanan.

Hal ini membuat pihak kehutanan kecolongan karena dokumen yang harus diajukan ke pihaknya tidak digubris. Kita akan mengawasi seluruh kayu dan juga akan mengecek siapa-siapa saja di Kabupaten Kaur yang telah mengelurakan SKAU tanpa sepengetahuan pihak kehutanan, ujarnya

Sementara itu, kayu boleh dikeluarkan terlebih dahulu setelah membayar retribusi ke pemkab. Setelah itu pihak pemkab akan mengeluarkan SKAU dan juga kwintansi pembayaran retribusi.

Namun untuk mengurus SKAU harus mengajukan ke Dishut terlebih dahulu sebagai orang yang bisa mengeluarkan SKAU hal ini diangkat menjadi penjabat desertai dengan SK yang berlaku.

Kalau ada jati diperiksa, dihitung, bayar PAD. Tanda PAD itu bawa ke SKAU pejabat SKAU itu mesti dilantik. Kerena dia diwajibkan bukan seenak dia mengeluarkan SKAU. Itu namanya melanggar hukum, jelasnya.

Disisi lain menurut Kabid Pengendalian Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (PHPHH) Boyman Kardi penerbit SKAU harus diangkat terlebih dahulu oleh pihak terkait. Namun untuk kayu jati yang kemarin telah disita karena belum adanya pengangkatan yang resmi.

Oleh karena itu dokumen milik Kades yang telah mengeluarkan SKAU tersebut akan dicek ke Dishut Provinsi.

Kita cocokan terlebih dahulu dokumen tersebut apakah nantinya cocok atau tidak. Ini masih dikoordinasikan pihak provinsi. Kita berpedoman sesuai Perda No 31 tahun 2006 pasal (8) tentang sumbangan sah lainya atas pemanfaatan hasil kayu tanaman rakyat dan ini juga sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No 124 /Kpts-II/tahun 2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran provisi sumber daya alam. Jika hal ini tidak dilakukan jelas akan diproses secara hukum, jelasnya

Sumber BE

Kajari Bintuhan Dwi Samudji SH MHum mengatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan 5 kasus dugaan korupsi yang di lingkungan Pemkab Kaur.

Diantaranya dan sudah ditangani pihak Kejati Bengkulu yakni dugaan Korupsi DAK tahun 2008 senilai Rp 14 M dari 53 sekolah se Kabupaten Kaur serta beberapa dugaan korupsi dalam pembangunan jalan serta kausus lainya masih dalam penyidikan oleh Kejari Bintuhan. Semuanya telah dilaporkan ke Kejati Bengkulu.

Soal kasus di Kabupaten Kaur saya tidak komentar karena ini telah dilimpahkan ke Kejati Bengkulu, sehingga untuk konfirmasi ke sana saja (Kejati Bengkulu, red), ujar Dwi Samudji.

Selanjutnya, dari beberapa kasus tersebut semua telah dilimpahkan, namun Kejari belum memberitahukan alasan kenapa semua kasus yang ditanganinya harus di limpahkan ke Kejati, karena setiap penyelidikan harus dilaporkan ke Kejati Bengkulu.

Apapun alasanya tentang pelimpahan ini kami tidak bisa komentar, karena ini urusan lembaga kejaksaan namun untuk kejelasaanya konfirmasi langsung ke Kejati Bengkulu, jelasnya

Semenatara itu, Kejari Bintuhan tengah melakukan proses lidik terhadap 11 kasus namun 5 kasus besar sudah dilimpahkan ke Kejati, namun sayangnya Kejari sendiri tidak menjabarkan kasus apa saja selain DAK 2008 kepada wartawan.

Sumber BE