Apapun bentuknya melambungnya harga BBM di atas HET jelas melangggar aturan. SPBU tidak boleh menjual BBM di atas HET dan melayani pembelian jerigen, ungkap Ketua DPRD Kaur Syamsu Amanah SSos didampingi Komisi III, H. Sunodi kepada BE kemarin.

Dewan meminta Pemkab untuk bertindak tegas memberantas para oknum penjual yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan munculnya kelangkaan BBM di sejumlah daerah.

Tak hanya itu aparat kepolisian dan intelijen juga harus dikerahkan untuk melakukan penyelidikan.
Jika hal ini terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin resah.

Menjelang kenaikan harga BBM pada sekarang ini, diduga adanya oknum yang bermain. Kita akan selidiki di SPBU tersebut masih ada melayani penjual melalui jerigen dan harganya melebihi, karena info yang diperoleh harga per liternya Rp 5 ribu yang memicu kenaikan harga di tingkat eceran.

Dewan meminta Pemkab untuk menyikapi masalah ini hingga tuntas, ujar Sunohdi.Diakuinya juga, dewan telah banyak mendapat laporan dari masyarakat untuk bertindak tegas dengan mencabut izin dan memproses secara hukum terhadap penjual yang melebihi HET.

Yang menjual ini harus ditangkap. Kalau perlu ditahan, karena mereka ini yang membuat kelangkaan dan timbulnya kepanikan.

Kita masih tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan baik, sehingga jangan sampai masyarakat menjadi korban.

Kelangkaan BBM merupakan faktor adanya kekurangan stok, kemudian kemungkinan adanya oknum diduga bermain. Dewan akan membahas persoalan kelangkaan tersebut, jelasnya.

Sumber BE

‘’Besaran gaji yang diterima tidak ada perubahan seperti tahun sebelumnya yakni sebulan gaji pokok masing-masing PNS. Saat pencairan tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi semua gaji k 13 itu diberikan sepenuhnya atau utuh kepada PNS yang berhak menerima. Mudah-mudahan dengan adanya gaji ke 13, PNS yang ingin masukkan anaknya sekolah pada tahun ajaran baru bisa terbantu,’’ ujar Zen Basri.

Persipan pencairan gaji ke 13 ini, lanjut Zen Basri, seluruh data PNS yang akan menerima sudah direkap. Tapi gaji ke 13 ini tak berlaku bagi honorer yang digaji APBD maupun APBN dan honorer kontrak. Besaran gaji ke 13 yang diberikan, sesuai dengan kenaikan gaji 5%.

‘’Jadi kalau selama ini gaji yang diterima para PNS setiap bulan di potong Bank. Untuk gaji ke 13 kali ini tidak boleh Bank melakukan pemotongan. Karena jika ada yang berani memotong, berarti Bank tersebut menyalahi aturan. Tentunya juga akan berhadapan dengan hukum. Setiap bendahara juga tidak diperkenankan untuk menahan gaji ke 13 ini,’’ tegas Zen Basri

Sumber RB

‘’Bagi CPNS yang baru diangkat, mereka belum menerima rapel kenaikan gaji. Karena mereka baru menikmati gaji. begitu juga dengan honorer tidak ada yang mendapatkan rapel kenaikan gaji. Untuk pembayaran selanjutnya, akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulannya,’’ ujar M Zen Basri.

Selanjutnya, diharapkan setelah pencairan rapel kenaikan gaji, kinerja PNS semakin meningkat. Jangan hanya ingin gaji naik terus tetapi tugas pokok dan kewajiban tidak dilaksanakan. Karena jika itu terjadi tentu akan menyalahi aturan PP 30 tentang disiplin PNS. Pihaknya juga mengharapkan agar rapel yang diserahkan melalui masing-masing bendahara SKPD tidak ada pemotongan.

‘’Mengenai besarannya tergantung gaji pokok. Kalau gaji pokoknya besar maka dikalikan 5 persen dan dikalikan lima bulan. Itulah total rapel yang dibayarkan. Sedangkan menanggapi mengenai akan ada rencana kenaikan gaji 10 persen lagi masih sebatas angan-angan. Mengingat waktunya masih cukup lama tahun 2011 mendatang. Selama ini belum dibagikannya rapel kenaikan gaji lantaran menunggu surat edaran dari pusat,’’ tegas M Zen Basri.

Dana tunjangan yang akan dikucurkan sekitar Rp 1 M untuk ratusan guru, ungkap Kadsipendik Kaur Harsisman SPd melalu Sekretaris Dispendik Kaur Yeye Hendri SPd.
Besar tunjangan senilai Rp 250ribu per bulan.

Tunjangan ini tidak seperti tahun lalu yang dirapel sehingga mereka menerima 12 bulan penuh. Sebelum pencairan Dispendik akan berkonsultasi dahulu dengan BPKAD untuk kepastiannya dan tunjangan ini khusus guru PNS saja yang mendapat tunjangan tersebut mulai dari TK hingga Guru SMA.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan menteri untuk mensejahterakan guru di Indonesia khususnya di Kabupaten Kaur. Sedangkan yang telah masuk sertifikasi guru tidak mendapat tunjangan, karena sudah ada dana tunjangan sendiri, ujar Yeye.

Sumber BE

Dengan adanya dermaga Kaur akan jauh dari keterisolasian. Tahun 2010 ini Insya Allah kita lakukan pembebasan lahan untuk pelabuhan linau dan rel kreta api,” kata Warman.

Pembangunan pelabuhan dan rel itu, merupakan program provinsi yang kebetulan lokasinya terletak di Kaur. Dalam pengerjaannya akan dilakukan oleh pihak investor, dan tidak mengunakan dana APBN atau APBD.

Mengenai pembagaian hasil dengan investor pemerintah provinsi dan Kaur sendiri, akan ditentukan nati setelah dilakukan perundingan dengan pihak investor.

Jelasnya bila dermaga dan rel kreta api dibangun, banyak keuntungan yang akan didapatkan Kaur, kata Bupati

Sesuai dengan perjanjian terhadap investor, mereka mau membangun bila ada kepastian komiditi yang akan diangkut.

Salah satu komoditi yang akan diangkut melalui jalur kreta api dan pelabuhan Linau, adalah batu bara dari Tambang Bukit Asam.

Namun seiring dengan berjakannya waktu, bukan hanya itu saja yang akan melalui dua fasilitas itu. Kaur yang kaya dengan potensi laut dan hasil kebun, juga bisa dibawa keluar daerah bila pelabuhan telah jadi.

Bahkan kalau memang memungkinka, dilakukan transaksi ekspor imopr, 2 perusahaan yang menjadi investor diataranya PT SBA dan PT Bengkulu Mega Steel kini dalam proses perizinan yang bakal menggunakan dermaga Linau, jelas Warman.

Sumber BE

Dikatakanya, untuk perbaikan mutu pendidikan dan memenuhi kekurangan tenaga kesehatan, tenaga guru dan medis menjadi prioritas. ”Kita telah melakukan upaya pengusulan untuk formasi tes CPNSD Kaur pada tahun 2010 lebih banyak.

Karena masih banyak tenaga untuk pelayanan publik yang kurang di wilayah Kabupaten Kaur. Namun semuanya tergantung BKN yang akan memberikan kuota untuk Kabupaten Kaur. Yang jelas, Pemkab usulkan 1000 CPNSD 2010, ujar Warman.

Sumber BE

Dijelaskannya, dalam menerapkan dana tersebut perlunya pemprograman yang baik, karena hingga saat ini program PNPM untuk pembangunan irigasi berupa gorong-gorong di setiap desa justru belum adanya perkembangan sehingga hal ini yang perlu diperhatikan oleh pengelola PNPM.

Hal ini bisa dilihat di setiap desaan apakah berjalan atau tidak. Perlu dikontrol jika tidak beberapa milyar dana habis namun peningkatan tidak ada. Jika tahun 2009 nantinya maksimal maka pada tahun 2010 akan lebih baik kembali menjadi desa yang mandiri, ujar Warman

Selanjutnya, pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut dalam anggaranya untuk tahun 2009 untuk 7 kecamatan senilai Rp 11,5 M sudah termasuk dana pendamping sebanyak
20 %. PNPM merupakan program Mendagri untuk meningkatkan pembangunan desa melalui infrastruktur yang memadai.

Pada tahun 2010 nantinya untuk program PNPM akan
bertambah menjadi Rp 45 M. hal tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dana tersebut untuk pemberdayaan perdesaan, di bidang penggunaan listrik hidrolik yang nantinya akan dibantu oleh pihak pertambangan. Nantinya juga akan lebih dtekankan pada pembangunan pemberdayaan desa, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pihak desa setempat, pungkasnya.

Sumber BE

Peningkatan gaji ini pun juga dipicu sudah lamanya gaji para Kades belum mengalami kenaikkan. Sementara tugas mereka berhadapan langsung dengan
masyarakat.

Dalam pembahasan dewan meminta dana ADD ditunda dahulu. Karena yang dipaparkan oleh SKPD kegunaannya belum lengkap. Keinginan dewan dana itu diterapkan dengan baik dan menyentuh pada masyarakat langsung.

Makanya pembahasan ADD baru akan dilakukan setelah pembahasan seluruh SKPD selesai. Namun setelah dewan mempertimbangkan bahwa ADD belum bisa memberikan langka yang terbaik bagi Kades makanya dana ini dialihkan untuk menaikan gaji mereka dan ini langsung disahkan,’’ terang Ketua DPRD Kaur, Syamsu Amana SSos.

Selain itu lanjutnya, dewan ingin mengalihkan dana ADD tersebut tidak lain untuk memikirkan nasib Kades dan perangkatnya. Sebab jangan hanya
gaji pengurus masjid yang naik, tapi Kades dan perangkat yang menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah, juga perlu diperhatikan.

Jika nantinya gaji Kades naik jelas akan menambah semangat para Kades untuk lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Itulah harapan dewan mengalihkan dana ADD untuk menaikan gaji perangkat desa, jelasnya.

Sementara itu, alasan dewan belum menyetujui dana ADD disahkan, karena sumber dananya hanya 5 % dari DAU. Padahal seharusnya 10% dari total anggaran DAU. Karena ada kekurangan itu, Pemkab Kaur mengajukan usulan supaya gaji Kades dan perangkatnya untuk dinaikkan.

Pihak satuan tiga ada data kongrit terhadap dana ADD itu, dewan tak akan mempersulit. Tapi kalau tidak ada pendukung, lebih baik dana
tersebut dialihkan untuk Kades dan perangkat, paparnya.

Sumber BE

Kelangkaan BBM itu sendiri diakui Kepala SPBU Bintuhan H Syamhardi Saleh. Menurutnya, kelangkaan terjadi akibat adanya pengurangan pasokan BBM dari PT Pertamina. Biasanya, SPBU-nya dipasok 30 ton BBM untuk solar dan bensin, tapi saat ini hanya 16 ton saja. Padahal, 30 ton BBM itu paling lama habis dalam 2 hari.

“Selama 3 hari ini kita hanya dipasok 16 ton saja dari Pertamina. Ini yang menjadi tidak berimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan BBM itu,” katanya.
Tambah dia, SPBU-nya juga telah membangun 2 tanki yang mampu menampung 60 ton BBM

“Kita sudah meminta Pertamina menambah stok BBM. Makanya, kita akan siapkan 2 tanki penyimpanan. Mudah-mudahan besok (hari ini,red) antrean tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Sumber BE

Data terhimpun BE, pihak Pemkab Kaur menunding dewan memperlambat pembahasan RAPBD 2010. Indikasinya dengan banyaknya anggaran SKPD yang ditangguhkan (saving) dengan alasan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.

Kondisi ini membuat Pemkab mengancam dengan membuat surat ke Gubernur sebagai landasan untuk menunjukan ke menteri soal melambatnya pembahsan ini. Pemkab pun mengajukan tidak perlu ada pembahasan lagi.

Lebih baik kita hentikan saja pembahsan ini jika banyak anggaran yang disaving. Hal ini membuat dewan seenaknya saja. Seperti anggaran pembangunan Masjid Agung senilai Rp 10 M. Kenapa harus dana ini harus disaving. Hal ini tidak masuk akal.

Begitu juga dengan anggaran lainya. Lebih baik kita stop saja dan tidak perlu ada pembahasan lagi, ujar Sekab saat menyampaikan argumenya ke dewan kemarin.

Menyikapi argumen Sekab ini, Ketua DPRD Kaur Syamsu Amana SSos lengsung membantah tegas. Dikatakannya, dewan tidak pernah memperlambat pembahasan.

Namun yang perlu menjadi catatan penting Pemkab Kaur adalah bagamaiman merancang RAPBD tersebut sesuai dengan kondisi rill di tengah masyarakat. Ini dimaksudkan agar rancangan anggran bisa memenuhi skala prioritas yang menjadi kebutahan masyarakat.

Beberapa hal yang prioritas itu yakni pembangunan listrik, irigasi, bibit untuk pertanian. Apa yang dikatakan Sekab tentang pembangunan Masid Agung senilai Rp 10 M hal ini bukan dewan tidak mau lihat ke depannya apakah ada masyarakat nantinya yang mau menikmatinya.

Lagian masih banyak masijid yang harus direhab. Pemkab terlalu mengintervensi dewan dalam pembahasan oleh karena itu perlu disikapi oleh Pemkab untuk membahas RAPBD ini, papar Syamsu.

Sumber BE