Biaya Nikah di Kaur Capai Rp 300 Ribu
Pasalnya, biaya administrasi yang dipungut pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bervariasi mulai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Kenaikan biaya yang tidak wajar ini mulai terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kendati keberatan, masyarakat tak bisa berbuat banyak.
”Di Kaur, khususnya wilayah eks Kaur Utara itu sangat mencekik leher masyarakat. Karena aturan yang ada mengenai kepengurusan biaya nikah di KUA itu tidaklah terncantum. Sehingga masyarakat banyak yang dimintai mulai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Tentunya bagi masyarakat kecil uang tersebut sangatlah besar.
Tetapi karena ingin membahagiakan anak-anaknya terpaksa mereka disanggupi,” terang anggota DPRD Kabupaten Kaur Drs. Bachtaruddin yang mengaku sudah banyak mendapat laporan keluhan.
Tak hanya kondisi biaya yang dikeluhkan masyarakat, minimnya jumlah petugas KUA memaksa berlangsungnya penikahan massal. Diharapkan Bachtaruddin, pihak Depag mengambil langkah tegas terkait kondisi yang terjadi di jajarannya.
Saat dikonfirmasi, Kakandepag Kaur H. Suardi Abbas, SH, MH dengan tegas membantah besarnya biaya administrasi untuk pernikahan. Kendati menurut aturan ada biaya yang dibebankan, namun hanya sebesar Rp 30 ribu. Sebagai langkah konkret, pihaknya akan memanggil kepala KUA untuk meminta kejelasan.
”Memang ada juga biaya saksi dan biaya lain-lainnya diluar biaya Rp 30 ribu, namun tidak sampai ratusan ribu. Kalau benar kondisi itu sudah berlangsung lama tanpa terpantau oleh kami, sudah betul-betul kelewatan. Saya akan memanggil kepala KUA untuk memintai keterangan. Kita tidak ingin, nikah dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi. Apalagi masyarakat kita kebanyakan ekonomi menengah ke bawah,” pungkas Kakandepag.
Sumber RB
